Nyoman Yoga Segara *
“Saya sengaja mengisolasi diri dari keriuhan kampus, melepas peluang menjadi guru besar, dan berjuang sendiri seperti orang buduh membesarkan Unud Press ini.” Kalimat bernada sinis itu mengalir deras dari seorang karib yang saya kenal saat immersion saat melakukan penelitian, belum lama ini. Ia seorang dosen, penulis dan sastrawan di salah satu universitas terkemuka di Bali. Menurutnya, idealisme para dosen saat ini sudah mengalami delusivitas, terkooptasi oleh pragmatisme massif, terutama ekonomi dan pengakuan sosial. “Bayangkan, baru sebulan lulus Doktor, sudah tidak sabar ingin menjadi profesor. Tidak sedikit dari mereka saling berebut kuasa jabatan struktural. Padahal sebagai dosen, ada setumpuk tagihan yang dibebankan kepadanya untuk melahirkan banyak buku, penelitian dan jurnal dengan mutu kelas satu. Bagi mereka, mungkin gelar profesor seperti sebuah tanda titik, final, dan seolah hidup akan berakhir.” Kali ini, kalimatnya semakin pedas berhamburan, menohok, dan membuat saya meradang sesaat. “Wah, jika di universitas yang sudah lawas, dan terpandang seperti ini saja bayangan kabut kelam seolah menikam, bagaimana dengan perguruan tinggi agama Hindu kita yang relatif masih anyar, bahkan ada yang baru memulai pencarian identitasnya,” gumam saya sedikit merajuk.
Ujaran teman tadi, lebih tepat kegalauannya, tentu sedikit dari aneka masalah yang lumrah dihadapi perguruan tinggi. Dan saya ingin menjadikan pengalaman di atas sebagai satu titik pijak (standpoint), yang secara induktif dimaksudkan untuk membaca arah perjalanan perguruan tinggi kita secara umum, karena cakupan delapan komponen utama (lihat PP No. 19/2005) sebagai pilar yang menyokong bagaimana perguruan tinggi itu harus dikelola terlalu kompleks dibincangkan dalam forum terbatas ini.
Afirmasi atas problematika tenaga dosen di perguruan tinggi, lalu (untuk sementara) menemukan jawabannya ketika dalam satu kesempatan, saya bertanya kepada seorang dosen mengenai matakuliah apa yang akan diajarkannya. “Saya mengajar matakuliah apa saja bisa, terserah Kaprodi, yang penting saya bisa mengajar semester ini,” ujarnya pongah. Kembali saya dibuat tertegun, kali ini dengan suasana batin yang ironi, karena ini benar-benar terjadi di sebuah PTAH.
Sejujurnya, saya tidak lagi mengkalkulasi mengapa dosen seperti ini secara jumawa, pepojolan, karena buat saya, lebih dari sekadar itu, dampak jangka panjang yang akan diinvestasikannya untuk membangun mutu pembelajaran, lebih luas pendidikan, dapat diduga nirhasil, kecuali gaji bulanan yang selalu diterimanya. Namun menyalahkannya seorang diri, juga tidak arif, karena kita juga harus membaca ada silang pengaruh dari sistem, grand design, strategic planning, main program, dan manajerial yang dibangun di PTAH kita selama ini. Akhirnya saya kembali membatin, “Jangan-jangan hampir semua dosen di PTAH melakukan kultur yang sama. Mungkin saja, tapi entahlah”.
Kepongahan dosen seperti itu, di PTAH swasta maupun negeri, hanyalah noktah kecil di tengah usaha keras negara (paling dekat Ditjen Bimas Hindu dalam hal ini), yang dengan pelbagai program, meski selalu terasa kurang, telah berupaya sekuat tenaga meningkatkan kualitas pendidikan tinggi agar bisa kompetitif, adaptif dan responsif. Namun membiarkan habitus pragmatis para dosen seperti itu tumbuh subur, tentu mengkhawatirkan. Bagaimanapun, jika ingin PTAH itu bergerak maju, seluruh elemen tanpa kecuali, memiliki energi berlimpah untuk menciptakan kultur membangun disiplin ilmu. Sebuah euphoria yang akan menyumbang besar untuk menumbuhkan atmosfer akademik di lingkungan kampus.
Membangun disiplin ilmu, sejatinya bukanlah semata menjadi ahli atau spesialis dalam bidang tertentu, namun akan menjadi modal kapital, sekaligus modal sosial yang amat berharga, terutama bagi institusi (baca: PTAH) untuk dapat menegakkan kepalanya, setara dengan perguruan tinggi agama lainnya, lebih khusus, tentu saja untuk menjawab isu-isu modernitas yang semakin menantang. PTAH membutuhkan artikulasi dari sekumpulan kualitasnya ketika berhadapan dengan stakeholder dan user untuk, misalnya, memecahkan masalah, atau sekurang-kurangnya berandil memberi solusi alternatif atas problem yang dihadapi umat, agama, bangsa dan negara, berperspektif dulu, kini dan esok.
Bagi PTAH negeri, anggaran yang disediakan negara tentu harus diperlakukan sebagai modal ekonomi yang menjanjikan, karenanya harus digarap maksimal berbasis hasil yang nyata, dengan program yang tentu saja rasional, bukan imajiner, karena anggaran seperti itu tidak given. Dan paralel dengan itu semua, modal kultural mutlak dibangun sekokoh mungkin untuk menopang tegaknya institusi. Tanpa pembiasaan membangun disiplin ilmu dengan tuas kultural yang kuat, maka gedung mentereng, penuhnya parkir oleh mobil dinas, gemuknya anggaran, banyaknya dosen berkualifikasi S3 dan Guru Besar, akan menjadi hampa. Kosong.
Pendek alasan, menapikan aspek kultural, yang saya tahu tidak pernah mudah, hanya akan membawa kita dengan wajah murung menyaksikan quo vadis, hingga yang terburuk sandyakalaning eksistensi PTAH di masa mendatang. Kalau sudah begini, berhasrat sejajar dengan perguruan tinggi agama lainnya hanyalah fantasi.
Dan jika komponen dosen seperti ini saja sudah sedemikian rumit untuk dimulai, tujuh komponen yang lain pastilah tidak lebih mudah.
*) Puket I Stah DN Jakarta