STAHDNJ.AC.ID

I Ketut Cameng Mustika *

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy system has resulted in changes in government bureaucratic system, one of which is the change in educational system. Under regional autonomy system, regional government has authority in education sector, particularly formal education, such as related with the use of education curriculum, allocation of education personnel into formal educational institution,  as well as regulatory in various  aspects. This research studies three issues namely (1) policy made by Mataram City Government in the education sector after the implementation of regional autonomy system, (2) the pattern of educational marginalization of Hindu students after the implementation of regional autonomy system in Mataram City, and (3) strategy taken by the authority as resistances to the educational marginalization of Hindu students after the implementation of regional autonomy system in Mataram City. The result of this research shows that, firstly, although the performance of education system has been based on laws and regulations, some policies tend to trigger marginalization of education specially related with Hindu subjects which is unfavorable for Hindu students. Secondly, in such marginalization process, Hindu students do not get their right as mandated  in the applicable laws and regulations. Educational marginalization of Hindu students takes place in various aspects, among others, distribution of Hindu teachers that is not in line with mandate of the law, unstandardized performance of curriculum for Hindu students, reduction of learning hours in which learning hours in practice is less than the hours that has been determined, as well as  supporting means and infrastructure for Hindu learning process that do not meet the expected condition particularly related with extracurricular activities. Strategy of resistance against marginalization of Hindu students after the implementation of regional autonomy system is carried out subtly. First, enhancement of informal education system for youth generation within family environment. Second, empowerment of informal Hinduism-based education system namely by establishing pasraman and sunday school to improve understanding of Hinduism and ancestral culture that is still relevant to the current development. Third, construction of community-based education that is by involving participation of Hindu community in the Hindu educationt for Hindu students. Fourth, enhancement of religious value among youth generation from early age until they get into basic and secondary education level.

Keywords : regional autonomy, educational marginalization, Hindu student

Pendahuluan

Pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang otonomi daerah terjadi reformasi yang besar dalam sistem birokrasi pemerintahan. Fenomena tersebut diindikasikan oleh terjadinya perubahan di dalam sistem birokrasi pemerintahan yang semula menggunakan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju kepada pemerintahan yang bersifat desentralistik.  Dalam sejumlah kasus adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan formal seperti menyangkut penggunaan kurikulum pendidikan, pendistribusian tenaga kependidikan pada lembaga-lembaga pendidikan formal, serta pengaturan dalam aspek-aspek yang lainnya. Hal tersebut acapkali menimbulkan suatu kesenjangan, khususnya pada daerah-daerah yang tingkat pluralismenya tinggi, seperti pluralisme dalam suku bangsa, agama, bahasa, dan yang lainnya. Kesenjangan tersebut umumnya terjadi di dalam menentukan kurikulum dan pendistribusian tenaga kependidikan institusi-institusi kependidikan yang para siswanya relatif majemuk.

Fenomena tersebut di atas seperti yang terjadi di dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah istitusi pendidikan pada bidang pendidikan dasar dan menengah mengalami kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut terjadi pada sejumlah aspek seperti diuraikan berikut ini. Pertama, adanya kesenjangan di dalam sistem kurikulum yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan formal.  Fenomena tersebut diindikasikan oleh sejumlah sekolah yang memiliki siswa Hindu yang bersuku bangsa Bali relatif banyak dalam sistem kurikulumnya acapkali proses pembelajaran agama Hindu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian juga halnya dengan mata pelajaran Bahasa Bali mereka tidak mendapatkan pelajaran tersebut tetapi justru digantikan dengan pelajaran Bahasa Sasak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa para siswa Hindu yang bersuku bangsa Bali seyogyanya mendapatkan pendidikan agama Hindu seperti yang juga didapatkan oleh para siswa yang beragama Islam mendapatkan pelajaran agama Islam. Demikian juga dalam rangka untuk melestarikan keberadaan bahasa Bali para siswa yang bersuku bangsa Bali idealnya diberikan mata pelajaran Bahasa Bali seperti halnya para siswa suku Sasak mendapatkan mata pelajaran Bahasa Sasak.

(more…)