STAHDNJ.AC.ID

Vidyaya, Vijnanam, Vidvan
Subscribe

OTONOMI DAERAH DAN MARGINALISASI SISTEM PENDIDIKAN AGAMA HINDU DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT

March 05, 2015 By: admin Category: Penelitian

I Ketut Cameng Mustika *

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy system has resulted in changes in government bureaucratic system, one of which is the change in educational system. Under regional autonomy system, regional government has authority in education sector, particularly formal education, such as related with the use of education curriculum, allocation of education personnel into formal educational institution,  as well as regulatory in various  aspects. This research studies three issues namely (1) policy made by Mataram City Government in the education sector after the implementation of regional autonomy system, (2) the pattern of educational marginalization of Hindu students after the implementation of regional autonomy system in Mataram City, and (3) strategy taken by the authority as resistances to the educational marginalization of Hindu students after the implementation of regional autonomy system in Mataram City. The result of this research shows that, firstly, although the performance of education system has been based on laws and regulations, some policies tend to trigger marginalization of education specially related with Hindu subjects which is unfavorable for Hindu students. Secondly, in such marginalization process, Hindu students do not get their right as mandated  in the applicable laws and regulations. Educational marginalization of Hindu students takes place in various aspects, among others, distribution of Hindu teachers that is not in line with mandate of the law, unstandardized performance of curriculum for Hindu students, reduction of learning hours in which learning hours in practice is less than the hours that has been determined, as well as  supporting means and infrastructure for Hindu learning process that do not meet the expected condition particularly related with extracurricular activities. Strategy of resistance against marginalization of Hindu students after the implementation of regional autonomy system is carried out subtly. First, enhancement of informal education system for youth generation within family environment. Second, empowerment of informal Hinduism-based education system namely by establishing pasraman and sunday school to improve understanding of Hinduism and ancestral culture that is still relevant to the current development. Third, construction of community-based education that is by involving participation of Hindu community in the Hindu educationt for Hindu students. Fourth, enhancement of religious value among youth generation from early age until they get into basic and secondary education level.

Keywords : regional autonomy, educational marginalization, Hindu student

Pendahuluan

Pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang otonomi daerah terjadi reformasi yang besar dalam sistem birokrasi pemerintahan. Fenomena tersebut diindikasikan oleh terjadinya perubahan di dalam sistem birokrasi pemerintahan yang semula menggunakan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju kepada pemerintahan yang bersifat desentralistik.  Dalam sejumlah kasus adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan formal seperti menyangkut penggunaan kurikulum pendidikan, pendistribusian tenaga kependidikan pada lembaga-lembaga pendidikan formal, serta pengaturan dalam aspek-aspek yang lainnya. Hal tersebut acapkali menimbulkan suatu kesenjangan, khususnya pada daerah-daerah yang tingkat pluralismenya tinggi, seperti pluralisme dalam suku bangsa, agama, bahasa, dan yang lainnya. Kesenjangan tersebut umumnya terjadi di dalam menentukan kurikulum dan pendistribusian tenaga kependidikan institusi-institusi kependidikan yang para siswanya relatif majemuk.

Fenomena tersebut di atas seperti yang terjadi di dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah istitusi pendidikan pada bidang pendidikan dasar dan menengah mengalami kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut terjadi pada sejumlah aspek seperti diuraikan berikut ini. Pertama, adanya kesenjangan di dalam sistem kurikulum yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan formal.  Fenomena tersebut diindikasikan oleh sejumlah sekolah yang memiliki siswa Hindu yang bersuku bangsa Bali relatif banyak dalam sistem kurikulumnya acapkali proses pembelajaran agama Hindu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian juga halnya dengan mata pelajaran Bahasa Bali mereka tidak mendapatkan pelajaran tersebut tetapi justru digantikan dengan pelajaran Bahasa Sasak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa para siswa Hindu yang bersuku bangsa Bali seyogyanya mendapatkan pendidikan agama Hindu seperti yang juga didapatkan oleh para siswa yang beragama Islam mendapatkan pelajaran agama Islam. Demikian juga dalam rangka untuk melestarikan keberadaan bahasa Bali para siswa yang bersuku bangsa Bali idealnya diberikan mata pelajaran Bahasa Bali seperti halnya para siswa suku Sasak mendapatkan mata pelajaran Bahasa Sasak.

Sejumlah kasus yang dikemukakan seperti bagian atas mengimplikasikan bahwa kesenjangan-kesenjangan yang terjadi memiliki kaitan yang erat dengan diberlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah. Dalam kaitan ini pemerintah daerah memiliki otoritas penuh di dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan formal, baik di tingkat Sekolah Dasar maupun di tingkat Sekolah Menengah. Permasalahan yang menjadi latar belakang munculnya kesenjangan-kesenjangan tersebut juga berpeluang muncul karena penguasa-penguasa dalam sistem pemerintahan di daerah sebagian besar adalah aparatur yang berasal dari penduduk asli daerah. Karena itu mereka yang berposisi sebagai super ordinat memiliki kekuasaan yang penuh untuk menentukan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini dengan diberlakukannya sistem birokrasi pemerintahan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 membuka peluang bagi keterpinggiran kelompok siswa yang berposisi sebagai kelompok minoritas dalam hal mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai.

Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas dalam penelitian ini diajukan tiga rumusan masalah seperti berikut ini.

  1. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Mataram dalam penyelenggaraan pendidikan setelah diberlakukan sistem birokrasi pemerintahan otonomi daerah?
  2. Bagaimana pola marginalisasi pendidikan siswa Hindu pasca diberlakukan sistem birokrasi pemerintahan otonomi daerah di Kota Mataram?
  3. Apa strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak pemegang otoritas untuk melakukan resistensi terhadap marginalisasi pendidikan siswa Hindu setelah diberlakukan sistem birokrasi pemerintahan otonomi daerah di Kota Mataram?

Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Mataram dalam penyelenggaraan pendidikan setelah diberlakukan sistem birokrasi pemerintahan otonomi daerah?
  2. Untuk mengetahui pola marginalisasi pendidikan siswa Hindu pasca diberlakukan sistem birokrasi pemerintahan otonomi daerah di kota Mataram?
  3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak pemegang otoritas untuk melakukan resistensi terhadap marginalisasi pendidikan siswa Hindu setelah diberlakukan sistem birokrasi pemerintahan otonomi daerah di kota Mataram?

Manfaat Penelitian

1. Menambah inventarisasi hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang pendidikan, sosial, budaya, dan agama, khususnya berkaitan dengan terjadinya marginalisasi sistem pendidikan siswa Hindu akibat diberlakukannya sistem birokrasi pemerintahan otonomi daerah di kota Mataram;

2. Dapat memberikan informasi dan data tentang fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan formal yang diberikan kepada siswa Hindu di kota Mataram;

3. Dapat dijadikan salah satu sumber pengetahuan yang berkenaan dengan praktik dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

4. Sebagai sumber inspirasi bagi peneliti lain terutama yang tertarik untuk mengkaji persoalan yang relevan dengan praktik sosial religius, khususnya yang menyangkut dominasi kultural.

Metode Penelitian

Penelitian yang berkaitan otonomi daerah dan marginalisasi pendidikan siswa  Hindu Mataram,  Nusa Tenggara Barat merupakan penelitian sosial budaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang disajikan sebagian besar data kualitatif yang berupa teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang diperoleh dari sumber data sesuai dengan teknik pengumpulan data, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kebutuhan analisis. Tujuan pengelompokan data ini adalah untuk mensistematisasikan serta menyederhanakan data yang bervariasi menjadi satuan-satuan sesuai dengan jenjang analisis. Dalam rangka menunjang keakuratan data, penelitian ini juga menggunakan data berupa angka sebagai data sekunder.

Penelitian ini dilakukan di kota Mataram,  Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan berkaitan dengan otonomi daerah dan marginalisasi pendidikan siswa  Hindu mengemuka di kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Pertimbangan lain memilih lokasi Nusa Tenggara Barat disebabkan oleh Nusa Tenggara Barat terdiri atas berbagai suku, etnis, ras, dan berbagai agama yang relatif tinggi. Kondisi semacam ini diharapkan mampu merepresentasikan fenomena sosial religius yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan formal di tengah berbagai segmen kehidupan terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan dan aktivitas sosial budaya di lokasi penelitian. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, tetapi diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi arsip-arsip dari berbagai instansi, data statistik dan monografi.

Dalam penelitian ini sebagian besar data yang diambil ditunjang dengan pedoman wawancara. Berdasarkan teknik tersebut yang menjadi intrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang sifatnya terbuka. Peneliti sendiri turun ke lapangan dalam menggali data dan pada saat yang bersamaan peneliti melakukan proses pengolahan, yang meliputi reduksi data, klasifikasi data, dan interpretasi data. Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif kualitatif dan interpretatif. Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan sehingga memudahkan dalam menyimpulkan. Proses analisis data deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu klasifikasi, reduksi, dan interpretasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Otonomi Daerah

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan ditangani oleh dinas pendidikan yang ada pada masing-masing daerah. Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pasca otonomi daerah, khususnya di kota Mataram disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan di dalam mengatur tata laksana penyelenggaraan pendidikan. Untuk wilayah kota Mataram kewenangan berada pada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kota Mataram. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan agama dinas pendidikan melakukan koordinasi dengan bidang penyelenggara pendidikan pada kantor wilayah Kementerian Agama dan juga dengan kantor Kementerian Agama kota Mataram.

Dalam pemberian pelayanan pendidikan agama kepada para siswa tidak disamakan, khususnya yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah rupanya belum mengakomodasi kebutuhan semua siswa dalam pendidikan keagamaan. Dalam kaitan ini pemerintah daerah hendaknya berlaku adil dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa yang tidak terbatas pada agama, suku, golongan, atau perbedaan-perbedaan lainnya yang ada pada siswa.

Berdasarkan ungkapan informan di atas diketahui bahwa di dalam memberikan pelayanan pendidikan keagamaan dikalangan siswa di sekolah tidak dibedakan. Pemberian tersebut didasarkan pada jadwal sehingga masing-masing siswa yang menganut agama yang berbeda-beda memiliki kesempatan yang sama di dalam memperoleh pelayanan pendidikan agama. Dalam hal ini tidak dipentingkan adanya pemisahan siswa yang berposisi sebagai kelompok mayoritas ataupun juga posisi siswa sebagai kelompok minoritas. Pasca diberlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah terjadi perubahan dalam tata penyelenggaraan pendidikan di daerah. Ada hal-hal baru menyangkut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di dalam mengakomodasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan hal tersebut pembaharuan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah sebagai bentuk reformasi pendidikan yang disesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh pemegang otoritas di masing-masing daerah. Untuk penyelenggaraan pendidikan agama, khususnya di kota Mataram berdasarkan data yang dikemukakan di atas menunjukkan adanya kesenjangan. Hal tersebut terlihat dari alokasi pemberian waktu pembelajaran agama, khususnya agama Hindu antara peraturan yang dikeluarkan melalui pemerintah pusat dalam kurikulum 2013 ada kesenjangan dengan yang diberlakukan di daerah.

Selaras dengan hal tersebut di atas dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mengalami pembaharuan. Pembaharuan tersebut menyangkut reformasi pendidikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Rosyada (2004:12) bahwa gagasan reformasi pendidikan memiliki momentum yang amat mendasar dan berbeda dengan gagasan yang sama pada era sebelumnya. Salah satu perubahan mendasar dari reformasi pendidikan dalam era reformasi di Indonesia adalah lahirnya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kedua UU tersebut membawa perspektif baru yang amat revolusioner dalam konteks perbaikan sektor pendidikan, yang mendorong pendidikan sebagai urusan publik dan urusan masyarakat secara umum dengan mengurangi otoritas pemerintah, baik dalam kebijakan kurikulum, managemen, maupun berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri. Arah reformasi pendidikan diawal abad ke-21 ini adalah demokratisasi dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan, didukung oleh komunitasnya sebagai kontributor dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas munculnya gagasan reformasi pendidikan yang dilandasi oleh  UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kiranya ada peluang untuk melakukan pemilahan dalam sektor pendidikan di mana pemerintah tidak lagi memegang otoritas yang penuh di dalam urusan pendidikan, namun ada upaya untuk mendorong pendidikan sebagai urusan publik dan urusan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut ada sejumlah hal yang dapat dimasuki oleh publik dan masyarakat, seperti dalam kebijakan tentang kurikulum, manajemen, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan. Hal ini juga mengimplikasikan adanya ruang bagi upaya untuk mewujudkan demokratisasi pendidikan, dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan. Demokratisasi pendidikan yang dimaksudkan dalam kaitan ini adalah diberikannya kesempatan bagi publik dan masyarakat umum untuk memberikan kontribusi di dalam mengembangkan pendidikan itu sehingga terwujud pendidikan yang lebih maju. Demikian juga halnya dengan pengelolaan pendidikan publik dan masyarakat juga dapat ikut berperan aktif di dalam membantu pengelolaan pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, demokratisasi pendidikan seperti yang diungkapkan Rosyada seperti yang diatas menyiratkan bahwa demokratisasi pendidikan yang menyangkut pengembangan dan pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk melakukan perubahan sistem pendidikan yang menuju kepada perbaikan sektor pendidikan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut lahirnya UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No.20 Tahun 2003 merupakan dasar bagi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Disamping itu kedua UU tersebut sekaligus mengurangi otoritas pemerintah khususnya kebijakan kurikulum, tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri. Berkaitan dengan itu perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan ini membuka ruang bagi pihak-pihak non-pemerintah dalam membantu memberikan gagasan-gagasan cemerlang untuk pengembangan sistem pendidikan dimasa yang akan datang dan sekaligus diharapkan berperan aktif didalam menunjang pelaksanaannya.

Fenomena di atas dikaitkan dengan Teori Multikulturalisme menunjukkan adanya kesesuaian, khususnya yang berkaitan dengan adanya sejumlah perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat di kota Mataram, khususnya di kalangan para siswa. Terdapat  beragam perbedaan, seperti agama yang dianutnya, bahasa, tradisi budaya, suku bangsa, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang dimiliki oleh para siswa yang sedang menempuh pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kedua jenjang pendidikan tersebut memerlukan penanganan yang serius sehingga para siswa yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tersebut dapat mengakses pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada anak didik itu. Hal ini seperti dalam pendidikan agama harus disesuaikan dengan agama yang dianut oleh para siswa. Berkaitan dengan hal tersebut pihak penyelenggara pendidikan harus dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan para siswa yang mengenyam pendidikan formal tersebut. Di sinilah perlunya strategi yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan para siswa dalam rangka untuk mewujudkan fenomena multikulturalisme tersebut.

2. Pola Marginalisasi Pendidikan Siswa Hindu Pasca Otonomi Daerah

Berkaitan dengan upaya untuk mengungkap pola marginalisasi pendidikan siswa Hindu pasca otonomi daerah adalah dengan membandingkan antara kondisi yang semestinya diberikan kepada proses pendidikan dengan kenyataan yang ada, yakni yang menyangkut perlakuan terhadap para siswa Hindu yang mengenyam pendidikan di sekolah. Ada sejumlah pola marginalisasi yang terjadi di dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya yang menyangkut pembelajaran agama Hindu. Pola marginalisasi tersebut, seperti distribusi guru-guru tetap bidang studi agama Hindu, pemberlakuan kurikulum dalam bidang studi agama Hindu, alokasi jam pembelajaran bidang studi agama Hindu, dan sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran bidang studi agama Hindu. Keempat pola marginalisasi tersebut, seperti dideskripsikan dan dianalisis seperti pada bagian berikut ini.

a. Ketidakmerataan Distribusi Guru Tetap Bidang Studi Agama Hindu

Upaya untuk mengungkap ketidakmerataan distribusi guru tetap bidang studi agama Hindu dilakukan dengan menganalisis tentang keberadaan guru bidang studi agama Hindu yang ada pada sekolah-sekolah yang memiliki sejumlah siswa yang beragama Hindu. Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa sejumlah sekolah yang ada siswa Hindunya belum memiliki guru tetap bidang studi agama Hindu. Dalam rangka untuk mengisi materi yang berkaitan dengan bidang studi agama Hindu pada sekolah tersebut dilakukan dengan cara memberdayakan guru-guru bidang studi lain yang kebetulan beragama Hindu untuk mengajar bidang studi agama Hindu. Kondisi tersebut terjadi pada beberapa sekolah negeri, baik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh sekolah yang bersangkutan rupanya kurang tepat karena sesuai dengan undang-undang pendidikan Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pada sekolah-sekolah yang memiliki siswa yang beragama tertentu hendaknya diberikan guru agama yang sesuai dengan yang dianut oleh siswa tersebut.

b. Pemberlakuan Kurikulum dalam Bidang Studi Agama Hindu

Pola marginalisasi pendidikan siswa Hindu pasca otonomi daerah di kota Mataram juga terjadi dalam bidang kurikulum. Hal tersebut menyangkut standar isi dalam proses pembelajaran, baik pada tingkat pendidikan dasar maupun pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah. Adapun penerapan kurikulum pembelajaran agama Hindu sebelum dengan sesudah penerapan otonomi daerah ada perbedaan. Pola marginalisasi pendidikan siswa Hindu pasca diberlakukannya otonomi daerah salah satunya berupa penerapan kurikulum. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah kurikulum sudah terintegrasi dengan baik. Sedangkan pasca otonomi daerah kurikulum, khususnya dalam bidang studi agama belum ada diberikan oleh kantor Kementerian Agama kota Mataram. Berkaitan dengan kurikulum dalam bidang studi agama Hindu kantor Kementerian Agama kota Mataram melalui penyelenggara Hindu belum memberikan kurikulum yang diberlakukan. Berbeda halnya dengan bidang studi lainnya yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan sudah memiliki kurikulum dan bahkan guru-guru di kota Mataram sudah memiliki wadah MGMP untuk digunakan sebagai tempat berkomunikasi berkaitan dengan upaya untuk menyempurnakan kurikulum yang telah ada.

c. Alokasi Jam Pembelajaran Agama Hindu yang Belum Proposional

Marginalisasi dalam proses pembelajaran bidang studi agama Hindu juga terjadi ketimpangan di dalam pemberian jam pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut bidang studi agama Hindu memiliki kesetaraan dengan bidang studi agama yang lainnya di dalam bobot alokasi waktu pembelajaran. Berdasarkan kurikulum 2013 alokasi waktu yang direkomendasikan dalam proses pembelajaran agama Hindu sebanyak 4 jam selama satu minggu. Alokasi waktu ini merupakan standar yang ideal menurut kurikulum 2013 untuk melakukan proses pembelajaran bidang studi agama kepada para siswa.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil sebuah garis penegas bahwa adanya kesenjangan dalam mengalokasikan jam pembelajaran dikalangan siswa Hindu antara yang seharusnya, seperti yang diamanatkan dalam kurikulum 2013 dengan kenyataan di lapangan, yakni yang diterapkan dalam sistem pendidikan formal, khususnya dikalangan siswa Hindu mengimplikasikan adanya kepentingan dari pihak-pihak penyelenggara pendidikan yang memarginalisasi proses pendidikan pada siswa Hindu. Hal tersebut juga mengindikasikan adanya proses pengingkaran terhadap amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendati hanya dilakukan pengurangan dalam alokasi jam pembelajaran relatif sedikit, namun memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap capaian yang diharapkan sebagai hasil dari proses pembelajaran para siswa Hindu. Berkaitan dengan hal tersebut para siswa Hindu yang mengenyam pendidikan di sejumlah sekolah di kota Mataram merupakan kelompok minoritas ditinjau dari segi jumlahnya sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak berwenang seharusnya tidak memandang peserta didik itu sebagai kelompok mayoritas atau kelompok minoritas. Seyogyanya ketika siswa berada di ruang sekolah diberikan perlakuan yang sama dalam menerima hak-hak mereka di dalam proses pembelajaran. Karena demikian diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran secara merata merupakan hak dari setiap warga negara. Hal ini perlu menjadi bahan pemikiran bersama karena para siswa sebagai generasi penerus merupakan tulang punggung bangsa yang akan menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia dimasa yang kan datang.

d. Ketidaklengkapan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran Agama Hindu

Marginalisasi dalam sistem pendidikan siswa Hindu di kota Mataram juga terjadi dalam sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan. Hal tersebut terlihat dari sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran agama Hindu yang belum sesuai dengan kondisi idealnya. Kekuranglengkapan sarana dan prasarana, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh siswa Hindu.

Penerapan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya bagi siswa yang beragama Hindu sampai saat ini masih ada kendala di dalam menyediakan alat-alat yang digunakan sebagai pendukung pembelajaran tari. Alat-alat yang diperlukan tersebut seperti gambelan yang digunakan sebagai alat untuk menabuh beleganjur dikalangan para siswa laki-laki. Demikian juga halnya bagi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari, khususnya siswa putri juga diperlukan alat-alat pendukung tari yang memadai. Kelancaran dalam kegiatan ekstrakurikuler tari dikalangan siswa Hindu sangat ditentukan oleh adanya instrumen-instrumen yang memadai.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, menunjukkan adanya marginalisasi dalam sistem pendidikan dikalangan siswa Hindu di kota Mataram. Marginalisasi tersebut berada pada ranah ko-kurikuler maupun yang menyangkut ekstrakurikuler. Dalam rangka untuk mewujudkan hasil pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kelancaran proses pembelajaran harus disediakan. Dalam kaitan ini para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan formal seharusnya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang sangat perlu bagi kelancaran proses pembelajaran anak didik di sekolah. Tanpa penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan maka proses pembelajaran tidak akan bisa berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler tidak akan mampu mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh para siswa tanpa daya dukung sarana dan prasarana yang memadai. Fenomena di atas menunjukkan adanya marginalisasi di dalam penyelenggaraan pendidikan di kalangan siswa Hindu yang berada di wilayah kota Mataram. Dikaitkan dengan Teori Hegemoni kasus di atas merupakan bentuk hegemoni yang dilakukan oleh pihak penguasa. Berkaitan dengan hal tersebut penguasa dalam hal ini adalah pihak yang memiliki otoritas di dalam menyelenggarakan pendidikan formal melakukan dominasi secara halus kepada kelompok minoritas, khususnya di kalangan siswa Hindu dalam hal penyelenggaraan kebijakan. Karena itu marginalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan siswa Hindu yang dilakukan di kota Mataram belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Strategi Resistensi Terhadap Marginalisasi Pendidikan Siswa Hindu Pasca Otonomi Daerah

Berkaitan dengan strategi yang dapat diterapkan untuk melakukan resistensi terhadap marginalisasi pendidikan siswa Hindu khususnya di kota Mataram dapat dilakukan dengan beberapa tindakan. Pertama melakukan penguatan sistim pendidikan informal dikalangan generasi penerus. Dalam kaitan ini dengan hal ini pendidikan hendaknya diberikan sejak dini kepada generasi penerus sebagai tulang punggung bangsa. Pendidikan tersebut, khususnya diberikan kepada anak-anak di lingkungan keluarga. Kedua, pemberdayaan sistim pendidikan non-formal yang berbasis ajaran agama Hindu. Berkaitan dengan hal ini dikalangan siswa yang menganut agama Hindu dibangun sebuah organisasi yang mewadahi kegiatan-kegiatan untuk membangun pendidikan yang sifatnya non-formal. Ketiga, kontruksi pendidikan berbasis masyarakat. Cara ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang kepada setiap siswa untuk memperkaya ilmu pengetahuan melalui pembelajaran ditengah kehidupan masyarakat. Keempat, melakukan penguatan nilai-nilai keagamaan dikalangan siswa yang beragama Hindu. Dalam kaitan ini generasi muda, khususnya pada siswa Hindu diberikan pendidikan yang bernuansa keagamaan sehingga mereka lebih memahami tentang ajaran agama Hindu dan sekaligus semakin menguatkan keyakinan mereka. Berikut ini dideskripsikan dan sekaligus dianalisis tentang keempat strategi yang dikemukakan diatas.

a. Penguatan Sistem Pendidikan Informal di Kalangan Generasi Penerus

Upaya untuk menguatkan pemahaman terhadap ajaran agama hindu dikalangan generasi penerus dapat ditempuh dengan memberikan pendidikan mulai dari usia dini. Pola yang dapat diterapkan untuk memberikan pendidikan adalah dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan khususnya nilai-nilai pendidikan agama Hindu dan nilai-nilai budaya mulai dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat para generasi penerus mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya karena itu ini merupakan habitat tempat anak-anak untuk menerima nilai-nilai yang berguna bagi kehidupannya. Dalam kaitannya dengan hal ini di lingkungan keluarga anak seyogyanya diberikan pendidikan supaya ada bekal dasar bagi mereka sehingga dalam fase berikutnya mereka lebih memiliki kemampuan dasar ketika menerima pelajaran di lingkungan pendidikan formal.

b. Pemberdayaan Sistem Pendidikan Nonformal Berbasis Hindu

Berkaitan dengan upaya untuk melakukan pemberdayaan sistim pendidikan non-formal yang berbasis agama Hindu khususnya di kalangan para siswa Hindu sampai saat ini masih dapat dilakukan dengan model pasraman. Pasraman merupakan salah satu model lembaga pendidikan non-formal yang dimiliki oleh masyarakat Hindu di Lombok. Dalam pelaksanaannya pasraman digunakan sebagai wahana untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah yang ada di Lombok. Jumlah pasraman di Lombok relatif banyak. Untuk di wilayah kota Mataram jumlah pasraman yang sampai saat ini masih aktif sebanyak dua puluh satu buah.

c. Konstruksi Pendidikan Berbasis Masyarakat

Strategi untuk melakukan peningkatan pemahaman terhadap ajaran agama dikalangan para siswa Hindu dapat dilakukan dengan melakukan kontruksi pendidikan berbasis pada masyarakat. Pendidikan ini tiada lain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalam mendidik para siswa dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat. Model yang dapat diterapkan untuk membangun pendidikan yang berbasis masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pendidikan. Dalam kaitannya dengan hal ini hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan komunikasi antara pihak-pihak terkait sebagai penyelenggara pendidikan dengan pihak-pihak masyarakat sehingga bisa mewujudkan hubungan yang saling timbal balik dalam upaya untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan.

d. Penguatan Nilai-Nilai Pendidikan Keagamaan

Strategi untuk melakukan resistensi terhadap marginalisasi dalam proses pendidikan siswa Hindu pada lingkungan pendidikan formal, baik di tingkat pendidikan dasar maupun di tingkat pendidikan menengah di kota Mataram dapat dilakukan dengan melakukan penguatan nilai-nilai pendidikan keagamaan. Dalam kaitannya dengan hal ini para siswa Hindu yang mendapat materi pembelajaran agama Hindu yang tidak sesuai dengan kurikulum dapat diberikan materi tambahan di lingkungan pendidikan non-formal, yakni melalui pasraman dan sekolah mingguan atau bentuk-bentuk pendidikan non-formal lainnya. Selain itu dapat dilakukan dengan meningkatkan peran orang tua dilingkungan keluarga sehingga para siswa Hindu dapat meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama Hindu dengan lebih baik.

Simpulan dan saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal seperti diuraikan berikut ini.

1. Kebijakan pemerintah kota Mataram dalam penyelenggaraan pendidikan pasca diberlakukannya undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang otonomi daerah secara umum adalah memposisikan penyelengara pendidikan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, kendati telah diberlakukannya penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan namun ada sejumlah kebijakan yang cenderung memicu marginalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya berkaitan dengan bidang studi agama Hindu. Marginalisasi tersebut secara tidak langsung merugikan peserta didik di kalangan siswa Hindu. Kedua, dalam proses marginalisasi tersebut para siswa Hindu tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pola marginalisasi pendidikan di kalangan siswa Hindu terjadi dalam berbagai ranah, seperti distribusi guru agama Hindu, pelaksanaan kurikulum, pengurangan jam pembelajaran, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan proses pembelajaran. Pertama, berkaitan dengan distribusi guru-guru tetap agama Hindu pada beberapa sekolah yang ada siswa Hindunya belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Kedua, berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum yang diberlakukan untuk siswa Hindu dalam proses pembelajaran agama Hindu belum ditetapkan secara baku oleh pengambil kebijakan. Ketiga, dalam hal alokasi waktu pembelajaran agama Hindu ada perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataannya, yakni ada pengurangan dari jam belajar yang seharusnya. Keempat, berkaitan dengan sarana prasarana penunjang kegiatan pembelajaran agama Hindu masih belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan, khususnya yang menyangkut ekstrakurikuler bidang agama Hindu.

3. Strategi yang dilakukan untuk melakukan resistensi terhadap marginalisasi pendidikan siswa Hindu pasca otonomi daerah dilakukan dengan cara yang halus. Pertama, penguatan sistem pendidikan informal dikalangan generasi penerus yang dilakukan di lingkungan keluarga tempat anak-anak dilahirkan. Kedua, pemberdayaan sistem pendidikan non-formal yang berbasis agama Hindu, yakni dengan mendirikan dan mendayagunakan lembaga pendidikan pasraman dan sekolah mingguan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dalam ajaran agama Hindu dan budaya leluhur yang masih relevan dengan perkembangan jaman. Ketiga, kontruksi pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat Hindu di dalam pelaksanaan pendidikan agama Hindu kepada para siswa Hindu. Keempat, penguatan nilai-nilai pendidikan keagamaan yang dilakukan kepada generasi penerus mulai dari anak usia dini sampai pada para siswa pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran seperti berikut ini.

(1) Pemerintah yang berwenang menangani pendidikan hendaknya berlaku adil di dalam menyelenggrakan pendidikan kepada para siswa dan tidak memandang latar belakang agama yang dianutnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk memperoleh haknya mendapat ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan materi agama Hindu.

(2) Selain mengandalkan pendidikan formal sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan di kalangan siswa Hindu hendaknya juga dibarengi dengan penyelenggaraan pendidikan non-formal dan juga pendidikan informal di lingkungan keluarga.

(3) Berkaitan dengan upaya untuk mendidik para siswa khususnya dikalangan siswa Hindu merupakan tanggung jawab semua pihak dan bukan hanya pada instansi yang berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan. Karena itu perlu partisipasi semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam memperhatikan dan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendidikan, khususnya pendidikan agama di kalangan siswa Hindu.

Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan. 2006. Kontruksi dan reproduksi Kebudayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Agger, Ben. 2003. Teori Sosial Kritis, Kritik penerapan dan implikasinya, TerjemahanNurhadi, Yogyakarta: Kreasiwacana

Atkitson, dkk. Tt.Pengantar Psikologi, terjemahan Widjaja kusuma. Batam; Interksara

Atmaja, Nengah Bawa, 2001.Reformasi kearah kemajuan yang sempurna dan holistik. Surabaya: Parmita

Bakker, J.W.M. 1984. Filsapat kebudayaan: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Kanisius

Barker, Chris. 2004. Cultural Studies, Teori dan Praktek. Terjemahan Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana

Barnard, Hendry. 1990. Bourdiu dan etnografi: Refleksivitas, politik, dan Praksis. Dalam (habitus x Modal)+ Ranah = Praktik. Pengantar paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pieere Bourdieu Editor, Harker, Richad, Cheelen Mahar dan Chris Wilkes. Terjemahan Pipit Maezer.Yogyakarta : Jala sutra.

Bourdieu, Pieere. 1990. The Logic of Practice. Translated by richard nice, california: stanford university press

Bourdieu,pieere. 1991. Language and Symbolic Power. Edited and Introduced by John B. Thompson, translated by Gino Raymon and Matthew Adamson, Great Britain: Polity Press

Berger,Peter L., dan Thomas Luckmann, 1973, The Social Construction of Reality: aTreatise in the Sociology of knowledge, Garden City New York: Acor.

Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif: Komonikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sosial Lainya. Jakarta: Kencana

Calhaun, Craig, Edwardl Ipuma and Moishe Postone (Editor). 1993. Bourdieu: Critical Perspectives. Chicago: The University Of Chicago Press

Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia

Davidson,B., 1994,  “Ideology and Identity: AnApproach from History”, dalam Introductions of develoving Societies, Hamza Alavi dan Theodore Shanin (eds), London: Macmillan Education LTD.

Denzin Norman K. Dan Lincoln, Yvonna S. 2009.Handbook of qualitative Research. Terjemahan Dariyatno dkk.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Derrida, Jacques.2002. Dekontruksi Spritual: Merayakan Ragam Wajah Spritual. Jala Sutra: Yogyakarta

Dharmayuda, S. I. M. 1995.  Kebudayaan Bali: Pra Hindu, Masa Hindu dan Pasca Hindu. Denpasar: Kayumas Agung

Dillistone, F. W. 2002. Daya Kekuatan Simbol ( The Power of Symbols ), Yogyakarta: Kanisius

Djinar Setiawan, Nyoman.2003, Sejarah Pemikiran Ekonomi ( Jangkauan dan metode) Panakom

Dwipayana, A.A.G.N. Ari.2001. Kelas dan Kasta, Pergulatan kelas Menengah Bali: Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama

Eddy, Tagel I W. 1992. “ Bara Lombok di Seberang Bali ( Sebuah Studi Tentang Pemberontakan Praya (1891- 1894)”. Yoyakarta: Tesis UGM

Eriksen, 2004, What is Antropologi?. London: Pluto Press.

Fashri, Fausi. 2007. Penyingkapan Kusa Simbol; Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdiu. Yogyakarta: Juxtapose

Fiske, John.1990. Cultural and Communinication Studies. Terjemahan Yosal Iriantara dan Idi Subandy Ibrahim. Bandung dan Yogyakarta: Jalasutra

Fontana, A. dan Frey, J.H. 2009. “Wawancar Seni Ilmu Pengtahuan” dalam buku Handbook of Qualitative Rearch Editor: Denzin N.K. dan Lincoln Y.S. Terjemahan Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Foucault,Michel. 2002. Power/ Knowledge. Terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Bentang Budaya

Foucault, M., 1980. Power/Knowledge. New York: Pantheon.

Garna, Judistira K. 1992. Teori-teori Perubahan Sosial. Bandung: PPs Universitas Pajajaran

Gaffar M. Fakry., 1987., Perencanaan Pendidikan Teori dan Praktek., Direktorat Pendidikan Tinggi, Depdikbud.

G. Pudja, 2004. Bhagawad Gita (pancama Veda). Paramita Surabaya.

Gede Wayan Suacana. 2009. Kumpulan materi kuliah multikultur dan lintas budaya.

Geetz, Clifford. 2001. “ Agama Sebagai Sistem Kebudayaan “. Dalam buku Dekontruksi Kebenaran Krtik Tujuh Agama. Terjemahan Inyiak Ridwan Muzir, M. Syukri. Yogyakarta: IRCiSoD

Giddens,Anthony. 2004. The Contitution of society., Terjemahan Adi loka Sujono. Pasuruan Pedati

Giddens, Anthony, 1991. Modernity and Self-Identy: Self and Society in the late Modrn Age. Stanford.  Stanford University Press.

Gramsci, Anthonio, 2001, Catatan-catatan Politik, Surabaya: Pustaka Promethea.

Hall, Stuart,1990, Cultural Identity and Diaspora in J, Rutherfod(ed) Identity: Community, Culture and Difference, London: Lawrence & Wisharrt.

Hadjisaroso, P. 1994. “ Mengenali Jatidiri”. Dalam Buku Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Idiologi. Yogyakarta: Aditya Media

Handari, Nawawi. 1983. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Harker, Richad, Cheelen Mahar danChris Wilkes. 1990. “ Posisi Teoritis Dasar” dalam buku (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Pengantar Paling  Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Editor : Richad Harker, dkk. Terjemahan  Pipit Maezer. Yogyakarta : jala Sutra

Harris Marvin.1999. Theories of Culture In Postmodern Times. Lanham: Rowmam&Littlefield Publisher

Haryatmoko. 2003. “ Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu; Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa. Dalam Basis Jurnalisme Seribu Mata. Nomor 11-13 Tahun ke-52 November-Desember, Yogyakarta.

Jenkins, Richard. 2004. Membaca Pikiran Bordieu. Terjemahan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Jaman I Gede, 2006. Tri Hita Karana Dalam Konsep Hindu. PT Offset BP Denpasar

Khan, S, joel, 1995, Culture, Multiculture, Postculture, London, Thousan Oaks, and New Delhi: Sage publicatins.

King, Victor T., 1982, “ Ethnicity in borneo: An  anthropological Problem”, Southeast Asian Journal of Social science, 10 (1), hlm. 23—43

Kattsolff, Louis O. 1992. Pengantar filsafat. Terjemahan Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana

Kajeng I Nyoman DKK,  2005. Sarasamuccaya dengan teks bahsa sansekerta dan jawa kuna. Paramita Surabaya.

…………1990. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Mandar Maju

Kaplan D. Dan Manner R.A.2002. Teori Budaya. Trjemahan Landung Simatupang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koentjaningrat. 2003. Pengantar Antropologi I. Jakarta: Rineka Cipta

Kumbara, A. A. N. A. 2004. “ Etnisitas dan Kebangkitan  Kembali Politik Aliran pada Era Reformasi: Persepektif Teoritis”. Dalam Buku Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik. Editor: Iwayan Ardika dan Dharma Putra. Denpasar: Fak. Sastra Unud dan Balimangsi Press

Kumbara, A.A. 2008. Kontruksi Identitas orang  Sasak di Lombok Timur, NTB. Yogyakarta. Disertasi Pasca Sarjana UGM

…………2008. “Ajeg Bali dalam Pusaran arus Globalisasi: Kritik Epistemis”. Dalam Buku Dinamika Sosial Masyarakat Bali dalam Lintas Sejarah. Editor IWayan Ardika dkk. Denpasar. Swasta Nulus

Kymlicka, Will. 2002. KewargaanMultikultural. Jakarta: Pustaka LP3ES

Kipp, Rita Smit,1996. Dissociated Identities: Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society, The United State of America: The University of Michigan Press.

Larrain, Jorge. 1996. KOnsep Ideologi. Terjemahan Ryadi Gunawan, Yogyakarta: LKPSM

Mahar, Cheleen, 1990. “Pierre Bourdieu; Proyek Intletual” dalam buku(habitus x Modal) + Ranah = Praktik Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Terjemahan Pipit Maezer. Yogyakarta: Jala Sutra.

Manhein, Karl. 1991. Idiologi dan Utopi., Terjemahan F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius

Manis Arsa, I K.2008. Stop Pembohongan, Pembodohan dan Penistaan (SP3): Mencermati Hiruk Pikuk Kemunafikan Sosial. Surabaya : Paramita

Martin, Seleger, 1976, Ideology and Politics, London: Geoge Allen & Unwin Ltd.

Mohawk, John. 1992. “ Epilogeu : Looking For Columbus”. Dalam M. Annette Jaimes (Peny) The State Of Native America. Boston: Sout and Press

Moloeng, Lexy J. 1994. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muhadjir, Noeng. 2002. Penelitian Kualitatif Metodelogi.Yogyakarta: Rake Sarasin

Netra, A.A.Oka. 1994. Tuntunan Dasar Agama Hindu. Jakarta Bimas Hindu dan Budha

Nietzsche, Friedrich. 2002. Beyond Good And Evil, Plelude Menuju Filsafat Masa Depan. Terjemahan Basuki Heri Winarto, Yogyakarta: IkonTeralitera

Noor, Mohammad, Habib Muslihan, dan Zuhdi, H.,M, (ed), 2004, Visi Kebangsaan Religius Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

Nordholt, Henk Schulte, 2006, The Spell of Power, Sejarah Politik Bali 1950-1940, Jakarta: KITLV.

Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2006/2007

Pals, D. L.2001. Dekontruksi Kebenaran Kritik Tujuh Teori Agama. Terjemahan Inyiak Ridwan Muzir, M Syukri. Yogyakarta: IRCiSoD

Pandit, Bansi. 2006. Pemikiran Hindu: Pokok- Pokok Pikiran Agama Hindu dan Filsafat. Surabaya: Paramita

Pandit, Shastri.Nerendra Dev. 1963.  Sejarah Bali Dwipa. Denpasar: TP

Parimarta, IGde. 1987. Hubungan Bali Lombok Dalam Abad XVI: Meniti Karya Sastra. Dalam Majalah Widya Pustaka. Denpasar: Fak. Sastra Unud

………..2002. Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915. Jakarta Jambatan

………….1984, “ Perdangan Politik, Dan Konflik Di Lombok(1831-1891) “.Jakarta: Tesis: UI

Pasti, F.A. 2003. “Dayak Islam di Kalimantan Barat, Masa Lalu dan Identitas Kini” dalam Buku Identitas dan Poskoniallitas di Indonesia. Editor: Budi Susanto, S.J. Yogyakarta: Kanisius

Peursen, Van C.A. 1998. Stretegi Kebudayaan. Kanisius: Yogyakarta

PHDI. 2000.Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap aspek-Aspek Agama Hindu I-XV: Denpasar: Pemprop Bali

Piliang, Yasraf A. 2003. Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra

Picard, Michel, 1997, “Cultural Tourism, Nation Building, and Regional Culture: The Making of a Identity”. Dalam Tourism, Ethnicity, and State in Asian and Facific Societies, Michal Pichard & Robet, E., Wood (eds), Honolulu: University of Hawaii Press

Poerwanto, Hari, 1998. Hubungan Antar Suku Bangsa, Yogyakarta: UGM

Putranto, Hendar. 2004. Wacana Poskolonial dalam Masyarakat Jaringan. Dalam Buku Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas. Editor Mudji Sutrisno dan Hendra Puranto. Yogyakarta: Kanisius

Putranto, Hendar. 2004. Wacana Poskolonial dalam Masyarakat Jaringan. Dalam Buku Hermeneutika Pascakolonial, Sutrisno Mudji dan Putranto Hendar (ed). Yogyakarta: Kanisius, hlm., 78-97

Putra Agung, A.A.G. 2006. Peralihan Sistem Birokrasi Tratidisional ke Kolonial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Plumer, K., 1999, “Identity”,  Dalam The Blackwell Dictionary of Twentieth Century Social Through, William Outhwaire& Tom Bottmore (eds.), Oxford: Blackwell Publishers.

Tutik, T.T dan Trianto. 2008. Dimensi Transendental dan Transformasi Sosial Budaya. Jakarta: Lintas Pustaka

Vickers, Adrian, 1989, Bali a Paradise Created, Berkeley-Singapore: Periplus Editions.

Wahyuni, A. A. A. R.dkk. 1996. “Hubungan Antara Etnik di Lombok: Suatu Tinjauan Historis”. Denpasar: Laporan Penelitian Unud

Weda, dkk. 2008. “Mobilitas Kedudukan dalam Aras Vertikal Sistem Stratifikasi Masyarakat Hindu Bali di Lombok”. Mataram: Laporan Penelitian STHAN Gde Pudja

Wiana I Ketut 2001 Sadhaka dalam Kontek Yadnya Hindu . dalam Eksistensi Sadhaka dalam Agama Hindu. Denpasar: Manik Geni

Widja, I G. 2008. “Menatap Masa Depan Bali Melalui Tanggung Jawab Cultural Pendidikan”. Dalam Buku Dinamika Sosial Masyarakat Bali dalam Lintas Sejarah. Editor I Wayan Ardika dkk. Denpasar: Swasta Nulus

Wikarman, S. 1998. Leluhur Orang-Orang Bali. Denpasar: BP

Wilkes, Chris. 1990. “Kelas Menurut Bourdieu”. Dalam Buku (HabituscModal)+Ranah= Praktik. Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Editor: Richad Harker, Cheelen Mahar dan Chris Wilkes. Terjemahan Pipit Mahezer. Yogyakarta: Jala Sutra

Wirawan, I Wayan A. 2010 “ Reproduksi identitas dan pencitraan di kalangan Mahagotra pasek saptaresi pada Komunitas Hindu di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sebuah Kajian Budaya)”. Denpasar: Disertasi Kajian Budaya Unud.

Wisnumurti, A. A. G. O. 2008. Elite Lokal Bali. Denpasar: Arti Foundation

Yin, Robert K. 2004. Studi Kasus, Desain & Metode. Terjemah Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yusuf, I.A. 2005. Media, Kemaian, Dan Identitas Budaya Minoritas. Yogyakarta: UII Pres

*) Tenaga Pengajar Jurusan Brahma Widya STAHN Gde Pudja Mataram

Comments are closed.