Oleh Prof. DR. I Made Titib*
Membangun pendidikan, lebih-lebih pendidikan tinggi, menurut Imam Suprayogo (13 Desember 2008) hakekatnya sama dengan berbicara tentang membangun peradaban bangsa. Pendidikan tinggi mengemban misi sebagai transformasi sosial, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan juga seharusnya termasuk membangun watak serta karakter bangsa. Atas dasar misi yang diemban itu, perguruan tinggi semestinya berada pada puncak tertinggi strata kehidupan masyarakat. Temuan-temuan hasil penelitian oleh para guru besar perguruan tinggi dimanfaatkan sebagai arah dan kekuatan pengubah masyarakat sesuai dengan perubahan zamannya. Jargon yang mengatakan bahwa pendidikan harus untuk semua, memang benar. Akan tetapi semestinya bukan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan yang cukup dan bagi orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Pendidikan tinggi memang bersifat elitis, dan karena itu selalu membutuhkan biaya mahal.
Demikian pula sejalan dengan pemikiran di atas, Pendidikan Tinggi Agama Hindu (Perti Hindu) pada hakekatnya juga membangun peradaban bangsa, oleh karena itu, kritik, sarana dan perbaikan pendidikan menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia, khususnya umat Hindu. Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk memberi gambaran bagaimana seharusnya strategi mengelola Perti Hindu. Namun harus dipahami, kenyataan di lapangan sangat jauh dengan yang diharapkan. Kondisi empirik menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tinggi Hindu kurang mendapat perhatian yang sungguh-sungguh utamanya dari para tokoh-tokoh Hindu, sehingga kondisi ideal tersebut, terkadang hanya menjadi harapan semata.
Pendidikan Menurut Kitab Suci Veda
Di dalam ajaran Agama Hindu, baik kitab suci Veda maupun susastra lainnya dikenal adanya tiga lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekolah-sekolah pada jaman Veda disebut sakha atau patasala dan pada masa belakangan dikenal dengan nama ashrama. Di Bali, di samping istilah ashrama (kini disebut pasraman) dikenal pula istilah katyagan (dari kata Bahasa Sanskerta, tyaga yang berarti tempat untuk melepaskan diri dari ikatan rumah untuk belajar di sekolah) sedang komponen yang memberikan pendidikan (pendidik) dikenal dengan sebutan “tri kang sinangguh guru” yang artinya tiga yang disebut guru. Adapun ketiga guru itu adalah guru rupaka, yang berada dilingkungan rumah yaitu orang tua, guru pangajyan (dari kata adhyaya yang artinya belajar) yaitu guru yang memberikan pendidikan formal di sekolah-sekolah, dan guru wisesa seperti pemerintah, pemuka-pemuka agama atau tokoh-tokoh masyarakat.
Kegiatan pendidikan di dalam Agama Hindu, dikenal dengan istilah “aguron-guron”, atau “asewakadharma”. Pengertian pendidikan dalam Agama Hindu, tidak akan terlepas dari kedudukan kitab Veda sebagai sumber ajaran Agama Hindu. Oleh karena itu kitab Veda dan susastra Hindu lainnya berfungsi sebagai pedoman yang menuntun manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan pendidikan.
Dalam sistem pendidikan menurut Veda, anak menjadi pusat perhatian, artinya anak merupakan aset dan peserta didik yang mendapat perhatian utama. Kata anak dalam bahasa Sanskerta adalah “putra” Kata “putra” pada mulanya berarti kecil atau yang disayang, kemudian kata ini dipakai menjelaskan mengapa pentingnya seorang anak lahir dalam keluarga: “Oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orang tuanya dari neraka yang disebut put (neraka lantaran tidak memiliki keturunan), oleh karena itu ia disebut Putra” (Manavadharmasastra IX.138). Penjelasan yang sama juga dapat kita jumpai dalam Adiparva Mahabharata 74,27, juga dinyatakan sama dalam Valmiki Ramayana II,107-112. Putra yang mulia disebut “putra-suputra”. Kelahiran “putra suputra” ini merupakan tujuan ideal dari setiap perkawinan maupun dalam pendidikan Hindu. Kata yang lain untuk putra adalah: “sunu, atmaja, atmasambhava, nandana, kumara dan samtana”. Rupanya kata yang terakhir ini di Bali menjadi kata “sentana” yang berarti keturunan. “Seseorang dapat menundukkan dunia dengan lahirnya anak, ia memperoleh kesenangan yang abadi, memperoleh cucu-cucu dan kakek-kakek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu- cucunya” (Adiparva,74,38).
Pandangan susastra Hindu ini mendukung betapa pentingnya setiap keluarga memiliki anak. Tambahan pula Adiparva, Mahabharata memandang dari sudut yang berbeda tentang kelahiran anak ini. “Disebutkan bahwa seorang anak merupakan pengikat talikasih yang sangat kuat di dalam keluarga, ia merupakan pusat menyatunya cinta kasih orang tua. Apakah yang melebihi cinta kasih orang tua terhadap anak-anaknya, mengejar mereka, memangkunya, merangkul tubuhnya yang berdebu dan kotor (karena bermain-main). Demikian pula bau yang lembut dari bubuk cendana, atau sentuhan lembut tangan wanita atau sejuknya air, tidaklah demikian menyenangkan seperti halnya sentuhan bayi sendiri, memeluk dia erat-erat. Sungguh tidak ada di dunia ini yang demikian membahagiakan kecuali seorang anak” (74, 52, 55, 57).”Seseorang yang memperoleh anak, yang merupakan anaknya sendiri, tetapi tidak memelihara anaknya dengan baik, tidak mencapai tingkatan hidup yang lebih tinggi. Para leluhur menyatakan seorang anak melanjutkan keturunan dan mendukung persahabatan, oleh karena itu melahirkan anak adalah yang terbaik dari segala jenis perbuatan mulia (74, 61-63). Lebih jauh Maharsi Manu menyatakan pandangannya bahwa dengan lahirnya seorang anak, seseorang akan memperoleh kebahagiaan abadi, bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa” (II.28).
Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka pendidikan, utamanya pendidikan moral dan budi pekerti sangat penting ditanamkan bagi seorang anak sejak usia dini, dan bahkan sejak bayi dalam kandungan. Tentang pendidikan ini, kitab suci Veda menyatakan: “Saudara laki-laki seharusnya tidak irihati terhadap kakak dan adik-adiknya laki-laki dan perempuan dan melakukan tugas-tugas yang sama yang dibebankan kepadanya. Hendaknya berbicara mesra di antara mereka” (Atharvaveda: III, 30. 3). “Putra dan orang tuanya yang saleh, gagah berani dan bercahaya bagaikan api menyinari bumi dengan perbuatan-perbuatannya yang mulia” (Rigveda I.160.3). “Ya Tuhan Yang Maha Esa, anugrahkanlah kepada kami seorang putra yang gagah berani, giat bekerja, cerdas, mampu memeras Soma (tekun berbakti) dan memiliki keimanan yang mantap lahir pada keluarga kami” (Rigveda III.4.9). “Ya Tuhan Yang Maha Esa, semogalah kami memperoleh putra dengan kulitnya yang kuning langsat, yang tampan, panjang umurnya, patuh kepada orang tua dan gurunya, berani dan saleh” (Rigveda II.3.9). “Wahai anak, datang dan berdirilah di atas batu ini. Kuatkanlah badanmu seperti batu ini” (Atharvaveda II.13.4). “Sesungguhnya anak laki-laki dari putra seorang ayah yang masyhur akan menjadi mulia” (Atharvaveda XX.128.3). Terjemahan mantra Veda yang terakhir ini adalah logis, bila orang tuanya memiliki nama yang harum, maka putranya memperoleh teladan yang baik menjadikan mereka mulia.
Bila diperhatikan dengan seksama, maka pendidikan menurut kitab suci Veda lebih menekankan pada pendidikan budi pekerti yang luhur, karena tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Dengan karakter yang baik, serta kecerdasan, giat bekerja/suka bekerja keras, dan bertanggungjawab, maka seorang anak didik (mahasiswa) akan sukses menatap masa depan mereka.
Kondisi Pendidikan Tinggi Agama Hindu di Indonesia
Kini di Indonesia terdapat 11 Perti Hindu, 3 buah negeri yakni Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Puja Mataram, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Di luar 3 Perti Hindu negeri di atas, terdapat satu Perti Umum yakni Universitas Negeri Manado Sulawesi Utara mengelola 1 Prodi Pendidikan Agama Hindu, sedang lainnya adalah Perti Hindu Suasta baik di bawah pembinaan Kementerian Agama R.I (STAH Dharma Nusantara Jakarta, STAH Lampung, STAH Dharma Sentana Palu dan STHD Klaten, Jawa Tengah) dan di bawah pembinaan Kopertis (Universitas Hindu Indonesia Denpasar, STKIP Agama Hindu Amlapura, dan STKIP Agama Hindu Singaraja).
Dari keseluruhan Perti Hindu di atas tampak sangat terbatasnya SDM baik bagi pengelolaan maupun tenaga pendidikan (dosen), apalagi dalam kualifikasi guru besar yang sangat terbatas jumlahnya. Sangat terbatasnya para dosen yang berkeinginan untuk menempuh pendidikan S.2 dan S.3 di luar negeri. Demikian pula sarana dan prasarana, hampir semua Perti Hindu terbatas jumlah lahan yang dimiliki, jumlah ruang kuliah, fasilitas laboratorium, dan berbagai sarana penunjang proses belajar dan mengajar di Perti Hindu tersebut.
Di samping terbatasnya tenaga pendidikan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, juga adalah row input mahasiswa, yang tidak semuanya sepenuhnya fokus menjadikan Perti Hindu sebagai pilihan utama, tidak sedikit dari mereka yang karena tidak diterima di PTN umum, mereka menjadikan Perti Hindu sebagai pilihan yang terakhir. Namun juga ada yang membanggakan, ada beberapa yang memang sudah menyelesaikan pendidikan jenjang S.1 umum, mengikuti pendidikan di Perti Hindu dalam upaya untuk mempersiapkan hari tua, utamanya setelah mereka pensiun dan terjun ke dalam masyarakat. Beberapa anak-anak muda yang memang berniat sejak dini untuk menjadi seorang pandita atau pinandita, yang memang di samping tuntutan dalam diri yang bersangkutan, tidak sedikit karena faktor lingkungan, misalnya anak atau keluarga dari seorang pandita atau pinandita.
Demikian pula berkaitan dengan besarnya SPP dan DPP, dana yang dikelola oleh Perti Hindu benar-benar sangat terbatas, dan termasuk kewajiban dari Perti Hindu memberikan beasiswa kepada para mahasiswanya, juga kepada para dosen yang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Pengelolaan Perguruan Tinggi Hindu
Pengelolaan Perti Hindu sedapat mungkin dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomoe 20 Tahun 2003 yang terdiri dari standar: isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. SNP digunakan sebagai acuan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah rumusan dari SNP tersebut.
1) Standar isi adalah ruang lingkup materi yang dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan dan kajian, kompetensi mata pelajaran, serta silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2) Standar proses adalah SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
4) Standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5) Standar sarana dan prasarana adalah SNP yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboiratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6) Standar pengelolaan adalah SNP yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8) Standar penilaian pendidikan adalah SNP yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen hasil belajar peserta didik.
Srategi pengelolaan Perti Hindu supaya mampu mengejar kriteria minimal SNP tersebut di atas, manajemen atau pengelola Perti Hindu dapat menerapkan analisis SWOT untuk menemukan langkah-langkah yang menjadi prioritas utama untuk mencapai standar minimal tersebut.
Mengelola Perti Hindu memerlukan kebersamaan semua komponen, civitas akademika termasuk peranan orang tua mahasiswa (POM) guna menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Dengan kebersamaan dan bekerja sama dengan berbagai pihak (MOU dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi, pemerintah pusat dan daerah), yayasan-yayasan dan LSM serta optimisme serta tanggung jawab yang tingggi, pada saatnya kriteria minimal SNP tersebut akan dapat diwujudkan.
Penjaminan Mutu, Akreditasi, dan Good Universty Governance
Serian Wijanto dalam bukunya Pengelolaan Perguruan Tinggi secara Efisien, Efektif dan Ekonomis (2009:201) menyatakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, serta pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:
1) PT tersebut mampuy menetapkan dan mewujudkan visnya melalui misinya (aspek deduktif), dan
2) PT tersebut mampu memenuhi pemangku kepentingan (aspek induktif) berupa kebutyuhan kemasyarakatan (societal needs), kebutuhan dunia kerja (industrial needs), dan kebutuhan profesional (professional needs).
Dengan demikian, PT harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu sebagai telah dijelaskan di atas. Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh suatu PT secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya serta memenuhi pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma PT. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh PT akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian objektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di suatu PT dapat diwujudkan.
Wijatno (2009:51) lebih jauh menyatakan bahwa akreditasi institusi PT dan program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen institusi PT dan program studi tersebut terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma PT, guna menentukan kelayakan institusi PT dan program studi dalam menyelenggarakan program akademisnya. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya. Sementara itu, mutu institusi PT dan program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan damp[ak, atau layanan/kinerja yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.
Akredritasi institusi PT dan program studi ini bertujuan memberikan jaminan standar mutu pendidikan agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal itu mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan institusi PT dan program studi yang tidak memenuhhi standar nasional pendidikan, seperti ditetapkan dalam operaturan perundang-undangan R.I. Selain itu, hl tersebut dapat mendorong institusi PT dan program studi untuk terus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. Hasil akreditasi itu dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit PT, pemberian bantuan, dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.
Sangat penting pula dalam pengelolaan dan pengembangan Perti Hindu juga menerapkan good governance yang dikenal dengan istilah Good University Governance (GUG). Wijatno (2009:370) menyatakan bahwa secara sederhana GUG dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar good governance dalam sistem dan proses pengelolaan institusi PT melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan PT secara khusus dan pendidikan secara umum.
Kewajiban penataan diri dengan menerapkan aspek good governance akan menjadi salah satu tolok ukur utama bagi PT. Untuk PT yang sudah mapan agar tidak cepat puas dengan kinerja yang ada, sedangkan PT baru memiliki fleksibilitas untuk segera mengadopsi good governance dalam operasional pendidikan mereka. Penerapan GUG secara kolektif membentuk struktur kerja dan menciptakan check and balances, sebab efektifitas mereka terkait dengan perbandingan biaya rutin dan biaya sewaktu-waktu yang dikeluarkan oleh PT yang hasilnya dapat dirasakan di kemudian hari.
Pada dasarnya setiap PT memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Namun demikian, terdapat juga beberapa persamaan mendasar, di antaranya masalah pengelolaan dan pertanggung-jawaban kepada pemangku kepentingan, oleh karena itu, penerapan good governance pada PT harus disesuaikan dengan karakteristik khusus PT.
Hal yang penting dalam pengelolaan Perti Hindu, seperti halnya dalam berbagai organisasi, maka manajemen kepemimpinan mutlak diperlukan. Seorang pemimpin harus menjadi teladan staf dan bawahannya. Keteladanan seorang pemimpin mutlak diperlukan. Dalam manajemen Hindu dikenal konsep kepemimpinan Catur Upaya Sandhi yang populer dikenal dengan Catur Naya Sandhi, yakni Sama, Bheda, Dana, dan Danda yang dalam manejemen modern hanya dikenal Reward and Punishment. Menerapkan ajaran kepemimpinan Hindu dengan baik, maka pengelolaan organisasi seperti halnya Perti Hindu akan berhasl baik. Kelebihan teori kepemimpinan Hindu sangat menekankan ajaran moral yang mesti diikuti oleh seorang pemimpin.
Demikian, Perti Hindu walaupun kondisinya tidak seperti yang diharapkan, namun usaha-usaha untuk mengarah kepada tata kelola yang baik (good governance) mutlak harus dilakukan.
Simpulan
Pengelolaan Perti Hindu walaupun dalam kondisinya yang serba “daridra” (miskin) dalam hal bala (SDM), kosa (sumber dana) dan wahana (dukungan mobilitas) namun masih memiliki untuk melaksanakan pendidikan agama pada Perti Hindu dengan baik. Perlahan tetapi pasti standar nasional pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 harus bisa memenuhi kriteria minimal dari ketentuan perundang-undangan tersebut. Pengelolaan dan pengembangan Perti Hindu hendaknya tetap mengikuti ketentuan tentang penjaminan mutu, akreditasi dan tata kelola yang baik (good governance) yang dikenal Good University Government. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan dalam pengelolaan Perti Hindu sangat baik seorang pemimpin Perti Hindu menerapkan sepenuhnya ajaran kepemimpinan Hindu yang sangat menekankan pada ajaran moral dan keteladanan.
* Rektor IHDN Denpasar
Majalah Vidya Parampara Vol 1 No. 3
Majalah Vidya Parampara Vol 1 No. 4
Majalah Vidya Parampara Vol 2 No. 1
