stahdnj.ac.id

STAH Dharma Nusantara Jakarta
Subscribe

LEGAL POLITICS DESA ADAT DALAM MENGATUR KRAMA TAMIU (Studi Kasus di Desa Bayad, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar)

August 06, 2015 By: admin Category: Penelitian, Uncategorized

Oleh :

I Putu Sastra Wibawa

 

Abstract

 

Pakraman Village courage and competent in organizing migrants / Krama Tamiu will surely come from the authority of the traditional village autonomy, also sourced from politics and made ??laws outlined by the provincial government of Bali itself. Krama Tamiu legal political arrangement certainly has a strategic rationale, one which is not just local government is involved in regulating Krama Tamiu , but also involve the participation of traditional village in implementation.

However, often times the legal implementation encountered some obstacles and problems, both technical and non-technical issues, such as the one that occurred in the village of Bayad . Thus the researchers wanted to examine and study more about the Legal Politics traditional village In regulate Krama Tamiu (Case Study on the village of Bayad, District Ubud, Gianyar regency)”.        Issues discussed include (1) Why Krama Tamiu settings need to be done in Bayad Pakraman Village? (2). How Krama Tamiu regulatory mechanisms in Bayad Pakraman Village? and (3) What are the implications and barriers to the implementation of the rules on Krama Tamiu in Bayad Pakraman Village?. Types of research that are used in discussing these issues is qualitative.

 

Keywords : Legal Politics, Krama Tamiu.

 

Bab I

Pendahuluan

 

1.1       Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau-pulau terbagi menjadi beberapa provinsi, dan salah satunya bernama provinsi Bali. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Bali juga memiliki berbagai keunikan dan kekhasan dalam hal seni dan budaya yang membedakannya dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu, maka tentu saja budaya masyarakatnya sebagian besar dijiwai oleh ajaran-ajaran agama Hindu seperti tercermin dari sistem kepercayaan serta sistem organisasi kemasyarakatannya. Salah satu keunikan sekaligus ciri khas dari pulau Bali adalah adanya Desa Pakraman. Provinsi Bali memiliki ribuan Desa Pakraman dan salah satunya bernama Desa Pakraman Bayad yang terletak di Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar.

Selain Desa Pakraman, Bali juga memiliki berbagai keunikan lainnya diantara berbagai jenis tari-tarian tradisional, berbagai upacara agama yang unik dan sakral, tempat-tempat dengan pemandangan alam yang indah serta berbagai keunikan adat dan budaya lainnya. Berbagai keunikan tersebut tidak bisa lepas dari kebudayaan masyarakat Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu. Dengan berbagai keunikan yang dimiliki menyebabkan pulau ini banyak dikunjungi pendatang terutama turis asing dari berbagai belahan dunia.

Pesatnya industri kepariwisataan di Bali tentu saja akan memberikan banyak dampak positif terhadap masyarakat Bali, terutama dari segi ekonomi. Dengan perkembangan pariwisata yang begitu pesat, menyebabkan munculnya banyak lapangan kerja baru terutama yang berkaitan dengan industri kepariwisataan seperti industri jasa travel, hotel dan restaurant sampai industri rumah tangga seperti pengrajin barang antik yang menjual barang dagangannya di art shop-art shop juga menikmati manfaat ekonomi dari banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Bali. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri selain berbagai dampak positif tersebut, juga ada dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan pariwisata tersebut.

Berbagai dampak negatif tersebut diantaranya adalah semakin maraknya peredaran narkoba, banyaknya terbuka diskotik-diskotik yang menjual berbagai minuman keras, praktek pelacuran yang merajalela yang disebabkan selain untuk memenuhi segala kebutuhan para wisatawan asing juga karena pengaruh kebudayaan yang dibawa oleh para wisatawan asing yang mereka bawa dari negara asal mereka masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (1990 : 32) yang menyatakan memang kegiatan pariwisata di Bali tak menutup kemungkinan munculnya kecemasan-kecemasan di kalangan masyarakatnya. Ada yang menganggap kondisi yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata akan dapat melemahkan sendi-sendi kebudayaan setempat. Seperti misalnya nilai-nilai kebudayaan setempat akan bisa terseret oleh arus komersialisasi.

Bali bagaikan gula yang menyebabkan semut-semut pun berdatangan. Melesatnya pembangunan industri kepariwisataan menjadikan daerah ini diserbu pendatang. Mereka yang datang pun banyak jenisnya. Ada yang datang membawa modal baik modal uang untuk memulai suatu usaha ataupun modal keahlian untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tetapi ada juga pendatang yang datang hanya sekedar untuk mengadu nasib tanpa berbekal modal dan keahlian apapun.

Pendatang yang datang tanpa membawa keahlian dan skill inilah yang bisa menimbulkan berbagai permasalahan sosial karena untuk mempertahankan hidupnya mereka bisa melakukan tindakan apapun seperti tindak pidana pencurian, perampokan, pemerkosaan dan bahkan pembunuhan, seperti yang akhir-akhir ini berita seperti itu semakin sering dimuat  dalam berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik. Kejadian yang paling menyesakan akibat dari adanya pendatang liar yang tidak jelas asal usul serta tujuannya datang ke Bali adalah kejadian Bom Bali I dan II. Tentu kita semua tidak akan pernah bisa melupakan kejadian terorisme terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut menelan ratusan korban jiwa meninggal dunia. Semua kejadian terorisme tersebut berawal dari lemahnya pengawasan kita semua baik pemerintah maupun masyarakat terhadap para pendatang dari luar Bali.

Untuk mengawasi keberadaan penduduk pendatang/krama tamiu, terutama penduduk liar yang tidak mempunyai kelengkapan administrasi seperti KTP atau KK, selain peran dari pemerintah juga peran masyarakat dalam hal ini melalui Desa Pakraman sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan Desa Pakraman memiliki otonomi tersendiri berbeda dengan Desa Dinas.

Pengaturan dan penertiban para penduduk pendatang/krama tamiu secara selektif dan berkesinambungan tentu harus senantiasa dilakukan untuk meminimalisasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya penduduk pendatang/krama tamiu tersebut, dan Desa Pakraman dengan otonomi yang dimilikinya diharapkan dapat ikut berperan dalam melakukan pengaturan dan penertiban tersebut mengingat asumsi bahwa semua wilayah di Pulau Bali habis dibagi oleh Desa Pakraman kecuali beberapa wilayah yang memang tidak dikuasai oleh Desa Pakraman. Jadi bisa dikatakan kalau pulau Bali 99% wilayahnya merupakan bagian dari Desa Pakraman.

Keberanian dan berwenangnya Desa Pakraman dalam mengatur penduduk pendatang/ krama tamiu tentunya selain berasal dari kewenangan otonomi desa adat, juga bersumber dari politik hukum yang digariskan dan dibuat oleh pemerintah provinsi Bali sendiri. Politik hukum pengaturan krama tamiu tersebut tentunya memiliki dasar pertimbangan yang strategis, dimana salah satunya tidak hanya pemerintah daerah saja yang dilibatkan untuk penertiban krama tamiu, namun juga dilibatkannya peran serta Desa Adat dalam pelaksanaannya.

Akan tetapi, sering kali dalam pelaksanaan kebijakan hukum tersebut menemui beberapa hambatan dan masalah, baik masalah teknis maupun non teknis, seperti yang terjadi salah satunya di Desa Pakraman Bayad. Dengan demikian peneliti ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang “Legal Politics Desa Adat Dalam Mengatur Krama Tamiu (Studi Kasus di Desa Bayad, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar)”.

1.2       Isu Hukum

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka isu hukumnya sebagai berikut

  1. Mengapa pengaturan krama tamiu perlu dilakukan di Desa Pakraman Bayad ?
  2. Bagaimanakah mekanisme pengaturan krama tamiu di Desa Pakraman Bayad ?
  3. Apakah implikasi dan hambatan penerapan aturan terhadap krama tamiu di Desa  Pakraman Bayad ?

 

 

Bab II

Legal Politics Desa Adat Dalam Mengatur Krama Tamiu

 

2.1       Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Produk Hukum di Bali

  1. Peranan Struktur dan Infrastruktur Politik

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya (Daniel S. Lev, 1990 : xii).

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan (Mieke Komarat. al, 2002 : 91).

Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata “process” dan kata “institutions,” dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undangan oleh suatu institusi politik yang sangat dpengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan (M.Kusnadi, SH., 2000 : 118). Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan- kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu.

Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional (Lili Rasjidi, SH., 2003 : 181). Demikian pula dalam praktek hukum pun di tengah masyarakat, pengaruh aliran poisitivisme adalah sangat dominan. Apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di luar itu, dianggap bukan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Nilai-nilai dan norma di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut.

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks and balances, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem “checks and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari institusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkmah Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya di bawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung.

  1. Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Pembentukan Produk Hukum di Bali

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-instusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Bahkan Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.”

Kenyataan di atas menunjukan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasus ini, mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat publik Walter Lippmann, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati (Walter Lippmann, 1999 : 21).

Kenyataan yang perlu disadari, bahwa intensnya pengaruh tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau terganggu karena rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin besar dan membahayakan jika tidak mendapat salurannya melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Satu catatan penting yang perlu dikemukakan disini untuk menjadi perhatian para lawmaker adalah apa yang menjadi keprihatinan Walter Lippmann, yaitu :”Kalau opini umum sampai mendominasi pemerintah, maka di sanalah terdapat suatu penyelewengan yang mematikan, penyelewengan ini menimbulkan kelemahan, yang hampir menyerupai kelumpuhan, dan bukan kemampuan untuk memerintah (Ibid, : 15). Karena itu perlu menjadi catatan bagi para pembentuk hukum adalah penting memperhatikan suara dari kelompok masyarakat yang mayoritas yang tidak punya akses untuk mempengaruhi opini publik, tidak punya akses untuk mempengaruhi kebijakan politik. Di sinilah peranan para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme demokrasi yang ada dalam struktur maupun infrastruktur politik untuk menjaga kepentingan mayoritas rakyat, dan memahami betul norma-norma, kaidah-kaidah, kepentingan dan kebutuhan rakyat agar nilai-nilai itu menjadi hukum positif.

 

2.2.      Perlunya Pengaturan Krama Tamiu Dilakukan Di Desa Pakraman  Bayad

 

  1. Faktor-Faktor Pendukung Perlunya Pengaturan Krama Tamiu Di Desa Pakraman Bayad

Dalam pembuatan pararem krama tamiu di Desa Pakraman Bayad, didasari oleh dua faktor yaitu, pertama faktor yang berasal dari Desa Pakraman itu sendiri (faktor internal), serta yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar Desa Pakraman (faktor eksternal).

  • Faktor Internal Dalam Pembuatan Pararem Krama Tamiu Di Desa Pakraman Bayad

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Dalam pembuatan pararem krama tamiu di Desa Pakraman Bayad, yang menjadi faktor internalnya antara lain :

  1. Adanya Kepastian hukum yaitu :

Pararem krama tamiu yang dibuat oleh prajuru Desa Pakraman Bayad bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terutama bagi krama tamiu dan krama desa dalam melakukan perbuatan. Di dalam pararem krama tamiu sudah tertera jelas berbagai persyaratan krama tamiu, hak dan kewajiban krama tamiu, serta sanksi apabila krama tamiu melakukan pelanggaran. Sehingga dengan demikian, adanya pararem krama tamiu tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi krama tamiu dan krama desa dalam melakukan perbuatan dan tindakan-tindakan di Desa Pakraman Bayad, karena telah ada dasar hukum yang jelas yang mengatur tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan.

  1. Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Adanya pengaturan yang jelas mengenai krama tamiu, akan dapat meminimalisasi tindak kejahatan oleh penduduk pendatang, karena telah ada langkah-langkah filterisasi (penyaringan) yang ketat terhadap krama tamiu, mulai dari krama tamiu tersebut datang hingga terus dilakukan pendataan secara berkala rutin setiap bulan selama krama tamiu tersebut tinggal di wilayah Desa Pakraman Bayad. Sehingga mereka yang datang dan tinggal di lingkungan Desa Pakraman Bayad benar-benar memiliki asal-usul serta tujuan yang jelas, serta ada sanksi yang tegas dan nyata apabila krama tamiu melakukan pelanggaran ketentuan pararem. Dengan adanya sanksi tersebut, menyebabkan krama tamiu tidak berani melakukan tindakan yang melanggar isi pararem seperti mencuri dan berkelahi ataupun melakukan perbuatan lainnya yang dapat menggangu keamanan masyarakat karena dapat dikenai sanksi.

  1. Adanya Aspirasi Krama Desa

Pembentukan pararem krama tamiu di Desa Pakraman Bayad, didahului dari adanya aspirasi masyarakat krama desa agar ada peraturan yang jelas yang mengatur tentang keberadaan krama tamiu di lingkungan Desa Pakraman Bayad. Aspirasi masyarakat lewat mulut ke mulut dan menjadi desas-desus di lingkungan krama desa, akan tetapi hal tersebut tidak disampaikan langsung oleh krama desa ketika ada paruman adat, tapi hanya baru sebatas pembicaraan antar masyarakat di warung-warung. Dari desas-desus ini, maka prajuru adat Desa Pakraman Bayad membentuk tim independen untuk menyusun draf pararem krama tamiu Desa Pakraman Bayad.

  1. Meningkatkan Daya Saing Krama Desa Terhadap Krama Tamiu

Dengan dikeluarkanya pararem mengenai pengaturan krama tamiu tersebut, telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing masyarakat lokal (krama desa) terhadap krama tamiu, terutama dalam bidang usaha dan tenaga kerja. Dimana dengan diterapkanya pararem tersebut menyebabkan banyak krama tamiu yang memutuskan berhenti mengontrak toko ataupun berhenti bekerja dan pindah tempat tinggal, sehingga menyebabkan pengusaha dan tenaga kerja lokal (krama desa) semakin terangsang untuk memulai suatu usaha dan peluangnya menjadi semakin besar karena berkurangnya saingan. Di samping itu juga, krama desa etos kerjanya menjadi semakin meningkat agar tidak kalah bersaing dengan krama tamiu. Dengan situasi yang demikian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan krama desa.

  1. Menjaga Kelestarian Adat-Istiadat Serta Budaya Masyarakat

Berbagai budaya asing yang dibawa oleh wisatawan mancanegara, baik yang positif maupun negatif, telah mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat Bali. Dalam hal inilah diharapkan peran Desa Pakraman dengan otonominya dapat menjaga kelestarian adat dan budaya masyarakat di Desa Pakraman.

Sirtha (2008 : 105-106) menyatakan; dalam aspek sosial, pengaruh modernisasi tampak dari adanya perubahan warga desa, dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang dipandang modern. Pengaruh positif modernisasi terhadap kehidupan sosial ialah terbentuknya berbagai organisasi modern yang mempunyai jangkauan ke depan untuk meningkatkan martabat kehidupan bersama. Dampak negatif modernisasi terhadap aspek sosial masyarakat adat, antara lain bergesernya solidaritas sesama warga desa, menipisnya sistem kerja gotong-royong menjadi sistem upah.

Dalam Perda provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, dalam pasal (5) huruf (e) dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Desa Pakraman adalah “membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan “paras-paros, segilik-saguluk, salunglung-sabayantaka (musyawarah-mufakat)”.

Pengaturan kegiatan warga masyarakat dalam awig-awig dan pararem Desa Pakraman dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya Bali pada umumnya dan budaya lokal setempat pada khususnya, sehingga mereka berperan aktif dalam melindungi, memelihara, memperbaiki, mengembalikan pada bentuk aslinya, menyesuaikan kembali, dan membentuk kembali benda-benda budaya. Contohnya, pararem krama tamiu di Desa Pakraman Bayad bisa meminimalisasi penjualan tanah yang dilakukan oleh krama desa sehingga dapat melestarikan lingkungan palemahan desa.

  • Faktor Eksternal Dalam Pembuatan Pararem Krama Tamiu Di Desa Pakraman Bayad

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar Desa Pakraman yang mendorong terbentuknya pararem krama tamiu di Desa Pakraman Bayad. Yang dimaksud faktor eksternal dalam hal ini adalah adanya tuntutan dari pemerintah dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan. Tuntutan dari pemerintah yang dimaksud adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 470/7587/B.Tapem Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk Pendatang dan Kesepakatan Bersama Gubernur Bali Dengan Bupati/Walikota Se Bali Nomor 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Di Provinsi Bali. Dalam huruf A angka (3) Surat Edaran Gubernur Bali tersebut dinyatakan “kedatangan penduduk pendatang wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Lurah”, jo pasal 3 angka (5) Kesepakatan Bersama Gubernur Bali Dengan Bupati/Walikota Se Bali Nomor 153 Tahun 2003 menyatakan “pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Desa Dinas/Kelurahan dapat dibantu Desa Pakraman dalam rangka tertib administrasi kependudukan di bawah kepengawasan Bupati/Walikota”.

2.3       Mekanisme Pengaturan Krama Tamiu Di Desa Pakraman Bayad

Pararem pengaturan krama tamiu di Desa Pakraman Bayad, melewati beberapa mekanisme mulai dari perancangan draf isi pararem sampai pararem tersebut disahkan untuk kemudian disosialisasikan dan diterapkan pada masyarakat. Berikut akan dijelaskan tentang  mekanisme pengaturan krama tamiu di Desa Pakraman Bayad.

2.3.1    Paruman Adat Sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat

Paruman adat/paruman desa merupakan kekuasaan tertinggi di Desa Pakraman dan bukan terletak di tangan Bendesa, seperti yang diungkapkan oleh I Gde Pitana bahwa kekuasaan tertinggi pada Desa Adat terdapat pada rapat anggota atau sangkep (paum, parum), sedangkan bendesa adat hanya berfungsi sebagai pemegang mandat dari krama desa adat, di dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsi Desa Adat atau mengorganisasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan eksistensi Desa Adat (Pitana, 1994 : 142).

Setelah melalui diskusi yang cukup panjang akhirnya dicapai kesepakatan intern mengenai ketentuan-ketentuan tentang pengaturan krama tamiu yang kemudian dituangkan dalam sebuah draf peraturan. Draf peraturan tersebut kemudian disosiaisasikan kepada krama desa dalam suatu rapat desa/paruman desa untuk selanjutnya didapatkan peraturan yang isinya disepakati oleh seluruh krama desa. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 1 Desember 2004 dalam sebuah paruman desa, dengan dipimpin oleh Bendesa Adat I Made Latra serta Kelihan Dinas I Ketut Sunarta, SS disepakati dan disahkan pararem krama tamiu di Desa Pakraman Bayad, seperti yang ada saat ini.

2.3.2    Sosialisasi Sebagai Penerapan Hukum Progresif

Berikut ini adalah langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh prajuru Desa Pakraman Bayad mengenai pararem krama tamiu di Desa Pakraman Bayad.

  1. Sosialisasi Oleh Prajuru Adat

Setelah draf yang dibentuk oleh tim independen jadi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan sosialisasi isi draf tersebut kepada krama desa melalui paruman desa (musyawarah desa). Hal ini dimaksudkan agar proses demokrasi bisa berlangsung sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama (musyawarah mufakat). Dalam rapat desa/paruman desa tersebut, kembali terjadi tawar-menawar mengenai apa yang nantinya akan dicantumkan dalam pararem.

Sosialisasi tentang pengaturan krama tamiu yang dilakukan oleh prajuru desa adat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah sosialisasi pada krama desanya melalui sangkepan umum/siar banjar. Sedangkan untuk selanjutnya yang bertugas mensosialisasikan isi pararem kepada krama tamiu adalah seluruh krama desa, terutama mereka yang menerima dan atau mengajak krama tamiu tinggal di lingkungannya. Sementara cara kedua untuk mensosialisasikan isi pararem adalah melalui pecalang dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada krama tamiu di tempat krama tamiu itu tinggal.

  1. Sosialisasi Oleh Pemilik Lahan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa krama desa sebagai pemilik lahan bertugas secara langsung untuk mensosialisakan mengenai isi pararem kepada para krama tamiu terutama mereka yang lahannya diminati/ditinggali oleh krama tamiu. Hal ini dapat dimengerti mengingat krama desalah (terutama yang memiliki lahan untuk dikontrak) yang pertamakali mengadakan kontak langsung, berkomunikasi dengan krama tamiu yang berminat pada lahan miliknya. Sehingga wajar apabila mereka diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai adanya pararem krama tamiu, sehingga krama tamiu tersebut mempunyai bayangan apakah akan memutuskan tetap menyewa atau tidak. Akan tetapi, tugas pemilik lahan tidak hanya sebatas mensosialisasikan isi pararem saja, akan tetapi mereka juga bertugas dan wajib untuk melapor ke prajuru desa apabila ada krama tamiu yang ingin tinggal dan menyewa lahannya.

  1. Melalui Surat Salinan Putusan Paruman Desa/Pararem

Hasil keputusan rapat yang telah disahkan dalam sangkepan/paruman desa, kemudian dibuat dalam sebuah tulisan/salinan surat dengan judul “Pararem Krama Tamiu Desa Pakraman Bayad”. Dalam pararem tersebut telah dimuat berbagai persyaratan bagi krama tamiu yang ingin tinggal atau menyewa lahan/tempat di wilayah Desa Pakraman Bayad, besarnya uang pangkal (iuran baru masuk) serta iuran/donasi wajib perbulan, hak dan kewajiban krama tamiu serta sanksi apabila krama tamiu melanggar ketentuan pararem. Akan tetapi tidak semua warga/krama desa mendapatkan surat salinan pararem tersebut, tetapi hanya pihak-pihak tertentu saja yang membawanya seperti prajuru adat dan prajuru dinas serta pacalang.

Jadi di Desa Pakraman Bayad, sosialisasi pararem tentang pengaturan krama tamiu, selain dengan cara lisan melalui pemilik lahan, juga dilakukan dengan memberikan surat salinan putusan pararem yang berupa fotocopy kepada setiap krama tamiu yang tinggal atau menyewa lahan di lingkungan Desa Pakraman Bayad. Dalam mensosialisasikan salinan putusan pararem tersebut, secara aturan di Desa Pakraman dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama hasil fotocopy pararem diberikan oleh prajuru desa atau pecalang pada saat krama tamiu datang untuk melapor bahwa akan tinggal atau menyewa lahan di Desa Pakraman Bayad, dan yang kedua adalah secara door to door (pintu ke pintu) dimana pecalang sambil menagih iuran wajib, juga melakukan sosialisasi dengan memberikan hasil fotocopy salinan putusan pararem kepada setiap krama tamiu yang belum mendapatkannya.

2.4       Implikasi Dan Hambatan Penerapan Aturan Terhadap Krama Tamiu Di Desa Pakraman Bayad

  • Implikasi Penerapan Aturan/Awig-Awig Kepada Krama Tamiu

Proses pengaturan krama tamiu di Desa Pakraman Bayad, juga memiliki implikasi/konsekuensi, seperti implikasi hukum dan implikasi sosial.

2.4.1    Implikasi Hukum

Karena pengaturan krama tamiu di Desa Pakraman Bayad dilakukan dengan dua jenis hukum yang berbeda (hukum adat dan hukum nasional), maka implikasi hukum yang timbul juga meliputi dua aspek yaitu implikasi hukum adat (awigawig) dan implikasi hukum nasional.

  1. Implikasi Hukum Adat (Awig-Awig)

Dalam setiap penegakan hukum, agar hukum tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif maka selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja hukum tersebut berfungsi di masyarakat. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A menyatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat (Zainuddin Ali, 2007 : 62-65). Dalam Desa Pakraman yang menjadi kaidah/substansi hukum adalah awig-awig dan pararem, petugas/penegak hukum adalah prajuru Desa Pakraman dan pecalang, sarana dan fasilitas yang digunakan aparat penegak hukum di Desa Pakraman tidak selengkap aparat penegak hukum Negara, akan tetapi biasanya hanya menggunakan pulpen dan buku catatan serta radio wireless, serta kesadaran masyarakat yaitu kesadaran warga/krama desa dan krama tamiu dalam mentaati setiap peraturan yang berlaku.

Dalam hukum adat di Desa Pakraman Bayad, apabila pelanggaran yang terjadi masih tergolong ringan, maka biasanya tidak langsung dikenai sanksi, akan tetapi diberi peringatan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pelanggaran yang tergolong berat, biasanya dikenakan dua (2) jenis sanksi, yaitu pertama adalah sanksi penyegelan, dan yang kedua adalah sanksi administrasi (berupa pembayaran sejumlah uang) yang juga disertai sanksi adat (upacara pecaruan). Sanksi penyegelan diberikan kepada krama tamiu yang tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran sampai batas waktu yang ditentukan serta bagi krama tamiu yang tinggal tidak sesuai tujuan awalnya. Sedangkan sanksi administrasi yang disertai sanksi adat diberikan kepada krama tamiu yang melakukan pelanggaran cukup berat serta dianggap meresahkan masyarakat seperti pencurian dan perkelahian.

  1. Implikasi Hukum Nasional

Hukum nasional yang berisi pengaturan penduduk pendatang/krama tamiu diantaranya adalah Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 470/7587/B.Tapem Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk Pendatang dan Kesepakatan Bersama Gubernur Bali Dengan Bupati/Walikota Se Bali Nomor 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Di Provinsi Bali. Dalam peraturan tersebut, diantaranya diatur mengenai persyaratan penduduk pendatang serta pendaftaran penduduk pendatang dilaksanakan oleh Desa Dinas/Kelurahan yang dapat dibantu oleh Desa Pakraman.

Sidak penduduk pendatang dilaksanakan oleh Desa Dinas, dikarenakan yang berwenang untuk mengurus tertib administrasi kependudukan adalah Desa Dinas, sedangkan Desa Pakraman/Desa Adat wewenangnya adalah mengurus masalah adat dan agama. Apabila pada saat melakukan sidak ditemui krama tamiu yang belum/tidak melengkapi diri dengan kelengkapan administrasi kependudukan maka akan dikenakan sanksi dari Desa Dinas/Perbekel. Mengenai pemberian sanksi, apabila pelanggaran masih tergolong ringan (krama tamiu belum melengkapi diri dengan kelengkapan administrasi), maka KTPnya akan disimpan di Kantor Desa untuk ditukar dengan Kipem. Sementara bagi pendatang/krama tamiu yang dalam sidak diketahui sama sekali tidak melengkapi diri dengan kelengkapan administrasi, maka akan langsung dipulangkan ke daerah asalnya.

2.4.2    Implikasi Sosial

            Kehadiran krama tamiu/pendatang di wilayah Desa Pakraman Bayad mempunyai implikasi/dampak positif dan negatif, dimana dampak positifnya antara lain adalah Desa Pakraman Bayad mendapat uang pemasukan untuk menunjang pembangunan dan kegiatan keagamaan serta adat dari uang retribusi wajib perbulan krama tamiu, dan juga kehadiran krama tamiu telah memotivasi krama desa untuk lebih meningkatkan etos kerjanya sehingga tidak kalah bersaing dengan krama tamiu/pendatang.  Sedangkan dampak negatifnya adalah beberapa krama desa merasa kalah bersaing karena banyaknya pedagang krama tamiu/pendatang di wilayah Desa Pakraman Bayad, serta beberapa krama tamiu yang berjualan makanan keliling (seperti bakso) banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga merusak kebersihan lingkungan Desa Pakraman Bayad. Akan tetapi secara umum keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga serta budaya dan adat istiadat masyarakat lokal tidak terganggu dengan adanya krama tamiu.

 

2.5         Hambatan Penerapan Aturan Kepada Krama Tamiu Di Desa Pakraman Bayad

  1. Hambatan Internal (Dari Dalam Desa Pakraman)

Hambatan internal  pengaturan krama tamiu antara lain yang dilakukan oleh krama desa adalah seperti mereka yang menerima pendatang tidak melapor sampai batas waktu 2×24 jam. Kesadaran masyarakat pemilik tempat kos-kosan kurang begitu baik karena tidak melapor pada pihak yang berwenang padahal mengetahui ada krama tamiu baru yang menginap di tempat kosnya dan juga mengetahui kalau ada aturan setiap krama desa wajib melapor pada prajuru desa atau pecalang dalam waktu tidak boleh lebih dari 2×24 jam apabila ada krama tamiu baru yang tinggal di tempatnya. Kurangnya koordinasi antara krama desa pemilik tempat kontrakan dan kos-kosan dengan prajuru desa dan pecalang sedikit banyak telah menyebabkan hambatan dalam melakukan pengaturan terhadap krama tamiu.

  1. Hambatan Eksternal (Dari Krama Tamiu)

Secara umum hambatan yang sering ditemui dalam melakukan pengaturan krama tamiu di Desa Pakraman Bayad adalah pada saat meminta uang retribusi/iuran wajib perbulan, dimana biasanya ada beberapa krama tamiu yang nunggak/tidak melakukan pembayaran. Akan tetapi pada akhirnya kebanyakan dari mereka akan melunasi pembayaran pada akhir tahun.

2.6       Politik Hukum Progresif Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Krama Tamiu

Mengenai berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam melakukan pengaturan krama tamiu di Desa Pakraman Bayad, mungkin solusinya bisa menggunakan hukum progresif agar metode penyelesaian masalah yang digunakan bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Berbagai permasalahan dalam pengaturan krama tamiu di Desa Pakraman Bayad serta upaya penyelesaiannya menurut hukum progresif diantaranya ;

Mengenai krama desa yang tidak melapor apabila ada krama tamiu yang tinggal di tempatnya, solusinya adalah dengan menerapkan sanksi kepada krama desa tersebut seperti yang tertuang dalam perarem yaitu krama desa yang tidak melapor benar-benar dikenakan sanksi sebesar Rp 1.000 x jumlah KK. Sehingga kedepan tidak ada lagi krama desa yang tidak melapor apabila ada krama tamiu yang tinggal di tempatnya.

Permasalahan tentang tunggakan pembayaran uang retribusi wajib setiap bulan oleh krama tamiu mungkin bisa disiasati dengan melihat usaha yang digeluti oleh krama tamiu yang bersangkutan. Hal ini dengan mempertimbangkan skala usaha yang dilakukan oleh krama tamiu. Apabila skala usahanya kecil uang retribusinya juga dikecilkan, sedangkan untuk skala usaha yang cukup besar uang retribusinya disesuaikan dengan ketentuan pararem yang sudah ada. Dengan penyesuaian uang retribusi tersebut, daya bayar krama tamiu bisa disesuaikan sehingga keterlambatan pembayaran uang retribusi wajib bulanan bisa diminimalisasi.

Sedangkan untuk krama tamiu yang merekayasa laporan dengan mengatakan jumlah anak buah yang dilaporkan lebih sedikit dari jumlah anak buah sesungguhnya yang diajak, solusinya adalah dengan memberikan denda berupa uang dengan jumlah yang cukup besar, sehingga apabila krama tamiu tersebut diketahui berbohong, maka sanksi denda yang besar akan dikenakan padanya. Dengan demikian, krama tamiu tersebut akan takut dan berpikir dua kali sebelum berbohong dalam membuat laporan pada kelihan dinas ataupun pecalang.

 

 

Bab III     

Penutup

3.1       Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

  1. Bahwa perlunya pengaturan krama tamiu dilakukan di Desa Pakrama Bayad, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : (a) Faktor Internal seperti : adanya kepastian hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, adanya aspirasi masyarakat, meningkatkan daya saing krama desa terhadap krama tamiu serta untuk menjaga adat-istiadat dan budaya masyarakat, dan (b) Faktor eksternal yaitu adanya tuntutan dari pemerintah, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 470/7587/B.Tapem Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk Pendatang dan Kesepakatan Bersama Gubernur Bali Dengan Bupati/Walikota Se Bali Nomor 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Di Provinsi Bali.
  2. Bahwa  mekanisme  pengaturan  krama  tamiu  di  Desa  Pakraman  Bayad  meliputi  beberapa  tahapan,  diantaranya  :  Paruman  adat  sebagai wadah  aspirasi  masyarakat  dan  tindakan  sosialisasi  sebagai  penerapan  hukum progresif.  Tindakan  sosialisasi  pararem  krama  tamiu  di  Desa  Pakraman Bayad   dilakukan   dengan    beberapa   cara   antara   lain  ;  (a).   Sosialisasi   oleh prajuru adat, (b). Sosialisasi oleh pemilik lahan, (c). sosialisasi melalui surat salinan putusan paruman desa/pararem.
  3. Bahwa implikasi dan hambatan penerapan aturan terhadap krama tamiu di Desa Pakraman Bayad, antara lain :
  4. Implikasi penerapan aturan/awig-awig kepada krama tamiu meliputi dua aspek yaitu ;
  5. Implikasi hukum, dimana implikasi hukum ada dua yaitu : pertama adalah implikasi hukum adat (awig-awig), seperti dikenai sanksi penyegelan dan sanksi administrasi disertai upacara macaru satu mancan. Kedua adalah implikasi hukum nasional, yaitu krama tamiu dikenai sanksi pemulangan ke daerah asalnya apabila sama sekali tidak melengkapi diri dengan kelengkapan administrasi kependudukan.
  6. Implikasi sosial dari penerapan pararem krama tamiu di Desa Pakraman Bayad antara lain; implikasi positifnya yaitu uang iuran dari krama tamiu dapat membantu pembangun fisik maupun non fisik serta kegiatan keagamaan dan adat serta meningkatkan etos kerja masyarakat lokal (krama desa) Desa Pakraman Bayad. Sedangkan implikasi sosial yang bersifat negatif dari kehadiran krama tamiu adalah banyak pedagang dan pengusaha lokal yang kalah bersaing, serta krama tamiu kurang menjaga kebersihan lingkungan Desa Pakraman Bayad, terutama yang bekerja sebagai pedagang makanan keliling.
  7. Hambatan penerapan aturan kepada krama tamiu di Desa Pakraman Bayad, terdiri dari; (1) Hambatan internal (dari dalam Desa Pakraman) yaitu krama desa yang memiliki tempat kontrakan maupun kos-kosan tidak melapor, padahal dia mengetahui tempatnya ditinggali oleh krama tamiu baru, dan (2) Hambatan eksternal (dari krama tamiu) yaitu berupa ketidak lancaran pembayaran uang retribusi/iuran wajib perbulan. Akan tetapi saat penutupan akhir tahun semua krama tamiu harus melunasi tunggakannya.
  8. Politik Hukum progresif sebagai upaya penyelesaian masalah krama tamiu, diantaranya :
  9. Agar krama desa mau melapor apabila ada krama tamiu yang tinggal di tempatnya, maka solusinya adalah dikenakan sanksi sebesar yang tercantum dalam awig-awig yaitu Rp 1.000 x jumlah KK, sehingga dengan demikian krama desa akan takut dan akan melaporkan keberadaan krama tamiu di tempatnya.
  10. Tentang tunggakan pembayaran uang retribusi solusinya adalah besarnya uang retribusi disesuaikan dengan skala usaha yang dilakukan krama tamiu. Dengan demikian daya bayar krama tamiu akan lebih sesuai sehingga dapat meminimalisasi jumlah tunggakan uang retribusi.
  11. Upaya penyelesaian masalah bagi krama tamiu yang merekayasa laporan tentang jumlah anah buah yang diajak, sebaiknya krama tamiu tersebut jangan hanya diberikan peringatan, akan tetapi dikenakan denda berupa uang dengan jumlah yang cukup besar. Sehingga dengan demikian mereka akan jera dan tidak berani lagi merekayasa laporan.

3.2   Saran-Saran

  1. Untuk Pecalang Desa Pakraman Bayad, dalam melakukan tugasnya yaitu menagih uang retribusi rutin perbulan sebaiknya tetap sambil membawa hasil fotocopy pararem krama tamiu, karena tidak semua krama tamiu yang tinggal di sana memiliki fotocopy pararem. Jadi apabila saat menagih iuran wajib perbulan ditemui krama tamiu yang berbuat tidak baik seperti membuang sampah sembarangan, agar bisa diberi penjelasan yang lebih rinci tentang hak dan kewajiban mereka sebagai krama tamiu, sehingga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan di Desa Pakraman Bayad tetap terjaga.
  2. Untuk Pecalang dan Kelihan Dinas Desa Pakraman Bayad agar lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan aparat dinas dari kantor Perbekel terkait masalah kependudukan, terutama mengenai krama tamiu yang tinggal di sekitar wilayah Desa Pakraman Bayad. Karena dengan koordinasi yang baik, akan semakin meminimalisasi jumlah krama tamiu yang illegal (tidak melengkapi diri dengan tertib administrasi kependudukan).
  3. Untuk Bendesa Desa Pakraman Bayad, dana yang didapat dari hasil pemungutan uang retribusi krama tamiu, hendaknya tidak hanya digunakan untuk semata-mata pembangunan fisik di Desa Pakraman ataupun hanya untuk kegiatan upacara keagamaan dan adat saja. Akan tetapi dialihkan sedikit untuk membiayai kegiatan yang sifatnya melatih mental anak-anak dan remaja agar mencintai seni dan budaya Bali, seperti untuk kegiatan pasraman maupun untuk pembiayaan latihan menari dan menabuh gamelan.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Ali, Zainuddin. H, 2007. Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika

Arinanto,Satya,2008, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia.

Arifin, Imron.1996.Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan, Malang: Kalimasahada Press.

Arikunto,Suharsimi.2006.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.Jakarta:

Rineke Cipta.

Asshiddiqie, Jimly 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Penerbit Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Azhary, H. Muhammad Tahir, 2003, Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Kencana.

Azwar,Saufuddin.2004.Metode Penelitian.Yogyakarta:Pustaka Fajar.

Barnett, Hilaer, 2002, Constitutional and Administrative Law, Queen Mary, University of London.London:  Cavendish Publishing Limited.

Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, Yogyakarta: Rangkang Education.

Furchan,Arief.1992.Pengantar metodologi Penelitian Kualitatif. Surabaya:Usaha Nasional.

Hadi, Sutrisno.2000.metodologi Research1.Yogyakarta:Andi Offset.

Indrati, Maria Farida, 1998, Ilmu Perundang-Undangan (proses dan teknik penyusunan), Kanisius, Yogyakarta.

………………………, 2007, Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Ibrahim, Anis, 2008, Legislasi Dan Demokrasi (Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dan Pembentukan Hukum di Daerah), In-Trans Publising, Malang.

Indroharto , 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Jakarta: Sinar Harapan.

Jendra, I Wayan.2011.Ensiklopedia Hindu.Denpasar: Penerbit Paramitha.

Komar, Mieke at al., Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM, Alumni, Bandung, 1999.

Kusnardi, Moh. dan Bintan  Saragih, 1980, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945,Jakarta : Gramedia

Lubis, Todung Mulya, 1994, In Search of Human Rights: Legal-Political dilemmas of Indonesia’s New Orde 1966-1990, Jakarta: Published by PT. Gramedia Pustaka Utama in coorperation with SPES Foundation.

Lippmann, Walter and the American Century by Ronald Steel, Publication: May 27, 1999. Publisher: Transaction Publishers .

  1. Tanya, Bernard, “Judicial Review dan Arah Politik Hukum, sebuah Perspektif”, Makalah untuk Seminar tentang Judicial Review dan Arah Politik Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006.

Mahfud, M.D, 1998, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

……………….., 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES   Indonesia, cetakan pertama.

Manan, Bagir, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undang Di Indonesia, Indo Hill, Co, Jakarta.

…………….., 1995, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

…………….., 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

……………..,2003, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press,

Mantra, Ida Bagoes.2004.Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni.

Moleong, Lexy J.1998.Metodelogi Penelitian Kualitatif.Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhadar, 2006. Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, terjemahan B. Arief Sidharta, 2007, Refika Aditama, Bandung.

Pitana, I Gde. 1994. Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali. Denpasar : Bali Post.

Rahardjo,Satjipto,2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku  Kompas.

…………………,2007, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rangkuti, Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (edisi ketiga), Surabaya, Airlangga University Press.

Rasjidi, lili dan IB.Wyasa Putra,2003,Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar maju.

 

S. Lev, Daniel, Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990.

Simarmata, Rikardo, The Life of Law Has Not Been Logic, Jurnal kerjasama  antara Forum Keadilan dan Huma  N0. 42, 19 PEBRUARI 2006.

Sirtha, I Nyoman. 2008. Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali. Penerbit : Udayana University Press.

Sunarno, Siswanto, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Usman,Sabian,2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Wiyono, Suko, 2006, Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia,  Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Jakarta:Faza Media.

Wiyono, Suko, 2009. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kerangka Negara Hukum  yang Demokratis Berdasarkan Pancasila, Jakarta-Malang: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  Volume I Nomor 2, Nopember 2009.

Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik :Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

  • Kesepakatan Bersama Gubernur Bali Dengan Bupati/Walikota Se Bali Nomor 153 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Di Propinsi Bali
  • Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 470/7587/B. Tapem Tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk Pendatang.

Penerimaan Mahasiswa Baru

June 19, 2015 By: admin Category: Pengumuman

Prodi Penerangan Menerima Mahasiswa Baru TA 2015/2016

Hubungi Sekretariat Jl. Daksinapati Raya No. 10 Rawamangun Jakarta

Telp. 4752750

brosur penerangan

Pertemuan Pejabat Ditjen Bimas Hindu Kementrian Agama RI Dengan Pengelola Perguruan Tinggi Hindu Seluruh Indonesia

May 01, 2015 By: admin Category: Berita/News

Badung, 30 April 2015, Pertemuan Pejabat Ditjen Bimas Hindu dengan Pengelola Perguruan Tinggi Agama Hindu diadakan di Adhi Jaya Hotel Sunset Road Kuta Bali pada tanggal 28 s/d 30 April 2015 dengan tema “Melalui Pertemuan Ditjen Bimas Hindu dengan Pengelola Perguruan Tinggi Agama Hindu Kita Selaraskan Persepsi dalam Membangun Perguruan Tinggi Yang Berdaya Saing”. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari Perguruan Tinggi Hindu Seluruh Indonesia. Hadir sebagai Narasumber Prof. Drs. Ketut Widnya, MA, M.Phil., Ph.D (Dirjen Bimas Hindu)  Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si (Rektor IHDN Denpasar), DRS. IDA BAGUS GEDE SUBAWA, M.SI. (Direktur Pendidikan Agama Hindu), Sekretaris Ditjen I Wayan Suharta, S.Ag., MM, dan Kasubdit Pendidikan Tinggi Hindu I Made Sutresna, MA.

WIN_20150429_072517 (1)Acara berlangsung dengan pengaturan waktu yang disiplin oleh panitia. Setelah acara pembukaan diadakan pre-test kepada peserta, Paparan Narasumber kemudian diskusi multi arah dalam rangka mempertanyakan, memberi masukan, mengkritisi dan mencari solusi atas suatu masalah yang ditemukan oleh perti masing-masing. Sebelum penutupan peserta juga diberikan post-test dan juga terdapat kuesioner untuk evaluasi penyelenggaraan kegiatan ini oleh panitia.

Dalam Paparannya Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama RI mengatakan terdapat Sepuluh tantangan yang harus dihadapi perguruan tinggi untuk dapat memiliki daya saing yaitu : Kecepatan, Kenyamanan, Iptek, Adanya Pilihan, Gaya Hidup, Gelombang Generasi, Kompetisi Harga, Penambahan Nilai, Pelayanan pelanggan, dan Jaminan mutu. Kerangka berpikir untuk membangun daya saing hendaknya secara konsisten mulai dari Pembenahan Internal baik melalui adopsi, adaptasi dan responsif. Kemudian Pembenahan Eksternal meliputi pembangun jejaring dan kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal sehingga akhirnya perguruan yang bersangkutan akan memiliki daya saing yang tinggi. (uli)

PENDIDIKAN SPIRITUAL MENUJU PEMIMPIN DAN RAKYAT YANG BERBUDI LUHUR

March 19, 2015 By: admin Category: Artikel Pendidikan

Oleh :

I Ketut Ulianta

Abstract

Advanced and prosperous nation can be realized with the leaders and virtuous people. Spiritual education is derived from the religious values containing high philosophical values and taught to the actual learning outcomes and not just pure pursuit quantitative figures but full make internalized moral values and then reflected in the attitudes, actions and behavior. A few are universal values of Hinduism raised in this paper in addition to many more that are still scattered in the Vedas which are expected to be extracted in other occasions and echoed so became the life guide of the people and leaders, so can create leaders and virtuous people.

Key Words : Spiritual Education, The learders, The virtuous peaple

1. Latar Belakang Masalah

Menurunnya etika, moral, dan sensitifitas individu dan masyarakat sebagai akibat dari terjadinya verbalisme dalam pendidikan etika dan tata nilai yang cenderung mendewakan satu aspek saja dari tiga aspek yang menjadi learning outcome pendidikan yang seharusnya, baik di sisi proses maupun penilaian.

Masalah ini meluas dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku dalam berbagai segi kehidupan yang dilakukan, masyarakat, baik yang tergolong rakyat dengan perilakunya yang tidak disiplin dan memudarnya toleransi dan budaya saling menghormati yang berimpas kepada terjadinya kerusuhan maupun upaya-upaya destruktif lainya. Juga dilakukan oleh pejabat dalam bentuk korupsi serta pembodohan yang secara disengaja. Serta tidak disiplin melakukan tugas sesuai sumpah jabatannya.

Masalah tersebut sebagai akibat menurunnya internalisasi tata nilai dalam diri insan elemen masyarakat sebagai akibat semakin tingginya tingkat verbalisme pendidikan dimana hasil – hasil belajar hanya sebatas konsep dan teori yang dihapal tanpa dipraktekan, diaplikasikan. Pembiasaan menerapkan nilai-nilai yang luhur sebagai aspek afektif dari hasil belajar dalam pendidikan kita jarang dilakukan, jarang dikontrol dan kurang menjadi perhatian dalam evaluasi pembelajaran di sekolah yang hanya mementingkan nilai angka kuantitaif yang semestinya dikombinasi dengan nilai kualitatif. Disamping itu peran orang tua juga menurun tingkat partisipasinya untuk menanamkan nilai-nilai dasar dalam pendidikan pertama dan utama, karena terpenjara oleh waktunya yang sebagian besar dihabiskan untuk mengejar kebutuhan hidup yang harus ada sebagai tuntutan kebutuhan keluarga.

2. Penguasaan Konsep, Internalisasi Nilai dan Penerapan dalam tindakan nyata

Diperlukan kesadaran yang lebih terhadap penerapan konsep bahwa hasil belajar terdiri dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan pendapat Bloom, dimana semua aspek tersebut hendaknya dilatih, dibiasakan dan diperhatikan secara seimbang dalam pendidikan kita baik dalam proses pembelajarannya maupun dalam penilaiannya. Dalam proses pembelajaran, bagaimana bentuk pembelajaran maupun tugas serta kegiatan siswa diarahkan untuk dapat aktif mempraktekkan serta memahami konsep untuk pemecahan masalah dalam hidup maupun berinteraksi dengan lingkungan. Disisi penilaian hendaknya jangan terlalu mendewakan aspek kognitif, yang sangat penting justru bagaimana pengetahuan/kognitif yang telah dimiliki itu digunakannya dan diterapkannya dalam memecahkan persoalan serta berperilaku sesuai dengan tata nilai sehingga nilai-nilai yang dipahami dan dipelajari melalui konsep dapat menginternalisasi dalam dirinya yang akan digunakan untuk hidup dimasyarakat yang akan sangat menentukan kesuksesan hidup seseorang. Gadner dalam kecerdasan majemuk mengungkapkan 8 kecerdasan yang dimiliki individu. Kecerdasan tersebut membutuhkan peran pendidikan dalam pengembangannya. Tidak hanya kecerdasan logika-matematika, tapi banyak yang lainnya. Bagaimana individu berkomunikasi antar sesama melalui kecerdasasan linguistik, bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan tata nilai melalui kecerdasan interpersonal, bagaimana individu itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bekerja mandiri melalui kecerdasan intrapersonal, bagaimana individu itu memahami ruang dan waktu melalui kecerdasan spasial, bagaimana individu menghargai dan mempraktekan seni, musik melalui kecerdasan musikal, melalui kecerdasan kinestetik individu memanfaatkan indera gerak dan psikomotoriknya serta melalui kecerdasan naturalis manusia menghargai dan memelihara alam.

Demikian luasnya yang perlu diperhatikan dan dikembangkan sehingga sudah seharusnya kita tidak hanya menuntut peran guru disekolah saja tetapi semua guru harus berperan baik guru di masyarakat, guru disekolah, guru dirumah maupun pemerintah dan tidak saling lempar tanggung jawab.

Read the rest of this entry →

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA NYEPI TAHUN BARU SAKA 1937

March 19, 2015 By: admin Category: Renungan

ucapannyepi

KEMBALI STAH DN JAKARTA MENERIMA MAHASISWA/I BARU TA 2015-2016

March 16, 2015 By: admin Category: Pengumuman

iklan1

SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA HARI RAYA NYEPI TAHUN 2015 BERTEMPAT DI STAH DN JAKARTA

March 16, 2015 By: admin Category: Artikel Keagamaan

SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA HARI RAYA NYEPI BERTEMPAT DI STAH DN Jakarta, Sabtu 14 Maret 2015.

Dalam rangka perayaan HR Nyepi Panitia Dharma Shanti Nasional menyelenggarkan Seminar yang berupaya menggali nilai-nilai kebijaksanaan (kemanusiaan dan ketuhanan) yang terkandung dalam konsepsi filosofis dan konsepsi teologis Hari Raya Nyepi, mengambil tema : “Seminar Nasional, Sebagai Wahana Pembabaran Nilai Nyepi Menuju Kesucian Diri dan Pelestarian Alam. Seminar dibuka secara resmi oleh Bp Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama RI. Bp. Prof. Drs. I Iketut Widnya, MA., M.Phil, Ph.D.

  1. SESI PEMAPARAN

Seminar kali ini dimoderatori oleh I Gusti Made Arya Suta Wirawan, S.Hum., M.Si. Seminar secara efektif mulai berjalan pukul 10.50 WIB. Moderator terlebih dahulu memberikan beberapa penjelasan terkait latar belakang kegiatan serta filosofi dari tema seminar kali ini. Filosofi seminar kali adalah bagaimana nilai-nilai ilmiah dan teologis memberikan pemaknaan terhadap perayaan hari raya Nyepi yang berdampak pada kesucian hati dan pelestarian alam. Kesucian diri dan pelestarian alam adalah dua hal yang saling berhubungan, di mana pelestarian alam dapat terjadi jika manusia memiliki kesucian diri.

Narasumber 1 (pertama) dalam seminar nasional kali ini yakni Prof. Dr. Ir. I Made Kartika D., Dipl.-Ing. Beliau membawakan materi yang seminar berjudul Up?cara Bh?ta Yajña: “Tawur Kesanga” Sebagai Refleksi Perwujudan Interaksi Komunikasi Manusia – Hindu Menuju Keseimbangan dan Harmonisasi Kosmos. Beliau mengawali paparan seminarnya dengan suatu pertanyaan mendasar, Adakah Kebenaran, Makna dan Manfaat Pelaksanaan ”Hari Raya Nyepi” saat ini dapat dibuktikan? Jawabannya adalah ya! Namun semua itu harus dilandasi oleh Nalar dan Nurani serta niat yang suci nirmala.

Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Drs. I Iketut Widnya, MA., M.Phil, Ph.D. Membuka Secara Resmi Seminar Nasional Hari Raya Nyepi 2015 Di STAH Dharma Nusantara Jakarta

Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Drs. I Iketut Widnya, MA., M.Phil, Ph.D. Membuka Secara Resmi Seminar Nasional Hari Raya Nyepi 2015 Di STAH Dharma Nusantara Jakarta

Beliau juga menjelaskan pandangan Albert Einstein tentang Agama yaitu: “Agama masa depan adalah agama alam semesta. Agama yang menghindari dogma dan teologi. Berlaku secara alamiah dan batiniah, serta berdasarkan pengertian agama yang muncul karena berbagai pengalaman, baik fisik maupun spiritual, dan merupakan suatu kesatuan yang sangat berarti.” Ajaran spiritual menyatakan bahwa Intuisi (prajña atau pratibh?) sebagai “kecerdasan melihat” (pa?yati buddhi) dan juga sebagai “kecerdasan melihat kebenaran” (rtamibharaha) dalam memahami “Kesunyataan” dan “Kebenaran” secara spontan dan lengkap, tanpa tercemar atau terkontaminasi walaupun menelusuri ketidak benaran. (Pada puncak relaksasi Sam?dhi para mah?rsi menerima wahyu).

Terkait dengan Hari Raya Nyepi, sehari sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi yaitu pada Tilem Kesanga selalu diawali dengan up?cara bh?ta yajña: “tawur kesanga”, melaksanakan Kurban Suci demi menjaga Keseimbangan Kosmos dan Harmonisasi hubungan yang erat antara Buana Agung (Alam Semesta) dengan Manusia (Buana Alit). Keseimbangan ini harus tetap terjaga karena manusia sangat tergantung kehidupannya kepada alam, maka Makna “TAWUR KESANGA”, bukan hanya sebagai Perwujudan dari rasa Bhakti umat kepada Sang Pencipta, akan tetapi juga sebagai Perwujudan Interaksi Komunikasi Niat Baik umat untuk tetap melestarikan ciptaan Ida Sanghyang Widhi Wasa (Yajñaning – Yajña).

Terkait dengan pawai Ogoh-ogoh, bahwa sebetulnya kegiatan ini tidak memiliki hubungan langsung dengan upacara Hari Raya Nyepi. Patung yang dibuat dengan bambu, kertas, kain dan benda-benda yang sederhana itu merupakan kreativitas dan spontanitas masyrakat yang murni sebagai cetusan rasa semarak untuk memeriahkan upacara ngrupuk. Karena tidak ada hubungannya dengan Hari Raya Nyepi, maka jelaslah ogoh-ogoh itu tidak mutlak ada dalam upacara tersebut. Namun benda itu tetap boleh dibuat sebagai pelengkap kemeriahan upacara. Selain itu, ogoh-ogoh itu jangan sampai dibuat dengan memaksakan diri hingga terkesan melakukan pemborosan. Karya seni itu dibuat agar memiliki tujuan yang jelas dan pasti, yaitu memeriahkan atau mengagungkan upacara.

Narasumber 1, Moderator, dan narasumber 2 berturut-turut dari kiri ke kanan, Prof. Dr. Ir. I Made Kartika D., Dipl.-Ing, I Gusti Made Arya Suta Wirawan, M.Si, dan Dr. I Ketut Donder

Narasumber 1, Moderator, dan narasumber 2 berturut-turut dari kiri ke kanan, Prof. Dr. Ir. I Made Kartika D., Dipl.-Ing, I Gusti Made Arya Suta Wirawan, M.Si, dan Dr. I Ketut Donder

Beliau pun menjelaskan bahwa jika kita perhatikan tujuan filosofis Hari Raya Nyepi, tetap mengandung arti dan makna yang masih relevan dengan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang. Melestarikan alam sebagai tujuan utama upacara Tawur Kesanga tentunya merupakan tuntutan hidup masa kini dan yang akan datang. Bhuta Yajña (Tawur Kesanga) mempunyai arti dan makna untuk memotivasi umat Hindu secara Ritual dan Spiritual agar alam semesta senantiasa menjadi sumber kehidupan. Tawur Kesanga juga berarti melepaskan sifat-sifat serakah yang melekat pada diri manusia. Pengertian ini dilontarkan mengingat kata “tawur” berarti mengembalikan atau membayar. Sebagaimana kita ketahui, manusia selalu mengambil sumber-sumber alam untuk mempertahankan hidupnya. Perbuatan mengambil akan mengendap dalam jiwa atau dalam karma wasana. Perbuatan mengambil perlu dimbangi dengan perbuatan memberi, yaitu berupa persembahan dengan tulus ikhlas. Mengambil dan memberi perlu selalu dilakukan agar karma wasana dalam jiwa menjadi seimbang. Ini berarti Tawur Kesanga bermakna memotivasi ke-seimbangan jiwa. Nilai inilah tampaknya yang perlu ditanamkan dalam merayakan pergantian Tahun Saka.

Pada akhir pemaparannya beliau memberikan penjelasan mengenai Tiga Ciri Suksesnya Pengamalan Agama:

1. Adanya peningkatan kualitas hidup secara individual. Artinya dengan mengamalkan ajaran agama, seseorang hidupnya menjadi semakin berkualitas

2. Dinamika kehidupan sosial yang semakin harmonis tetapi tetap sinergis. Sinergi sosial itu mampu menumbuhkan pnoduktivitas sosial yang semakin kondusif menciptakan nilai-nilai spiritual dan nilai material yang seimbang dan berkesinambungan.

3. Pengamalan agama akan sukses dengan ciri tidak adanya perilaku manusia mengeksploitasi keseimbangan alam lingkungan yang melanggar hukum rta.

Narasumber 2 (kedua) yakni Dr. I Ketut Donder. Beliau membawakan makalah dengan judul Esensi Saintifik Brata Penyepian Relevansinya Dengan Upaya Reduksi Produksi Gas Polutan dan Efeknya terhadap Psikokosmos. Beliau mengawali seminarnya dengan penjabaran data ilmiah. Beliau mengatakan bahwa sejak beberapa tahun lalu telah banyak orang, baik sebagai perorangan maupun dalam bentuk organisasi telah mengetahui bahwa pelaksanaan hari nyepi adalah sarana yang sangat efektif untuk menguraingi bahaya pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas penggunaan peralatan bermesin atau berlistrik. Melalui nyepi (sepi) tanpa aktivitas bermesin dan berlistrik pada Hari Raya Nyepi di Bali selama 24 jam, maka hal itu diperkirakan dapat menurunkan emisi gas CO2 sekitar 20.000 ton sebagai gas pulutan (pencemaran). Belajar dari Bali, jika Indonesia dan dunia sepakat untuk menanggulangi bahaya dari efek pemanasan global, maka penetapan dan penerapan hari tenang nasional dan hari tenang sedunia perlu disepakati oleh dunia.

Beliau memberikan penjelasan tentang sulitnya membangun semangat Nyepi yang sesuai dengan cita-cita agama dengan menganalogikannya lewat sebuah ungkapan: “Bagaimanapun kebenaran masih dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir, karena itu, jika kebenaran ingin menang atau minimal seimbang, maka kebenaran juga harus menghimpun dirinya” ungkapan yang menurut narasumber berasal dari agama Islam namun jika diperhatikan secara seksama terdapat kebenaran dan makna yang cukup mendalam. Maka dari itu, terkait dengan anjuran untuk bergabung membentuk kelompok pergaulan yang baik, Sathya Narayana menyatakan bahwa “setiap orang hendaknya mencari pergaulan dengan orang-orang yang berperilaku benar, atau para bijak (sadhu). Orang-orang yang selalu sadar dengan siklus karakter waktu (yuga) itu tidak akan ikut larut dan hanyut bersamaan dengan penurunan kualitas karakter itu. Orang yang beginilah yang disebut manusia utama”.

Dari Kiri Ke Kanan  Drs. Wayan Buda, MSi, Direktur Urusan Agama Hindu Ditjen Bimas Hindu, Ketua Panita Dharma Shanti Nasional, Dirjen Bimas Hindu Prof. Drs. I ketut Widnya, MA., MSi., Ph.D., Dr. I Ketut Donder, dan Ketua STAH Dharma Nusantara JakartaProf. Dr. Ir. Made Kartika, Dipl. Eng

Dari Kiri Ke Kanan Drs. Wayan Buda, MSi, Direktur Urusan Agama Hindu Ditjen Bimas Hindu, Ketua Panita Dharma Shanti Nasional, Dirjen Bimas Hindu Prof. Drs. I ketut Widnya, MA., MSi., Ph.D., Dr. I Ketut Donder, dan Ketua STAH Dharma Nusantara JakartaProf. Dr. Ir. Made Kartika, Dipl. Eng

Di era Kaliyuga dewasa ini manusia lebih mudah terseret ke dalam perilaku jahat, dan hal itu tidak terkecuali bagi orang-orang yang dipandang intelek. Oleh karena itu adalah sesuatu yang alamiah jika dunia ini dilanda oleh berbagai kejahatan-kejahatan, karena tanpa disadari hati dan pikiran setiap orang diperebutkan oleh dua pihak, yaitu satu pihak terdiri dari tiga kekuatan keraksasaan, dan pihak kedua oleh satu kekuatan kedewataan. Oleh karena itu pula, sifat keraksasaan seperti senang (membunuh, berkelahi, ribut, marah, loba, iri hati, dengki, cemburu, mau menang sendiri, mencaci, memaki, memfitnah, dsb.) sangat dominan menguasai diri manusia dewasa ini. Karena itu, tidak jarang ditemukan manusia-manusia dengan sifat keraksasaan berkeliaran di mana-mana dengan cara bersiluman seperti dewa. Tiga orang di antara empat orang di sekitar kita senantiasa diintip oleh energi keraksasaan. Oleh sebab itu setiap orang sangat penting meningkatkan kewaspadaannya terhadap pergaulannya. Jangan sampai tertipu oleh para raksasa berbaju dewa. Dewasa ini, perjuangan untuk menegakkan dharma tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, sebab manusia sekarang tidak cukup tanggung untuk melawan kekuatan tiga raksasa yang ada dalam diri sendiri. Oleh sebab itu, orang-orang yang ingin menegakkan atau memenangkan dharma, maka mereka harus menghimpun diri untuk membentuk organisasi dharma.

Segala potensi baik potensi kedewataan maupun potensi ke-bhuta-an keduanya eksis di dalam diri manusia. Dengan kata lain potensi kebaikan dan keburukan bahkan hingga potensi kebinatangan semuanya tersedia dalam pikiran manusia, mengubah pikiran yang buruk menjadi pikiran yang baik itulah hakikat tertinggi dari kehadiran manusia. Sesungguhnya dalam rangka mempertahankan kualitas pikiran yang baik dan membunuh atau membuang pikiran jahat yang identik dengan sifat-sifat binatang itulah yang disimbolkan dengan ritual caru. Ritual caru yang menggunakan kurban binatang adalah simbol pembunuhan sifat-sifat kebintangan dalam diri manusia. Setelah semua sifat-sifat binatang itu keluar dari diri manusia, maka pada saat itulah manusia dapat menjadikan dirinya sendiri sebagai sarana kurban. Hal ini sangat sesuai dengan uraian dari Satswarupa Chaitanya dan Shakthiswarupa Chaitanya dalam bukunya yang berjudul Self Offerings. Karena itu setiap penyembelihan hewan atau binatang kurban, sesungguhnya adalah membunuhan sifat-sifat binatang dalam diri. Jika saja makna filososif dan makna teologis ini diketahui, maka betapa banyaknya sifat-sifat hewani dalam diri manusia telah musnah, dan mestinya sifat-sifat kedewataan telah memancar dari setiap diri umat Hindu yang melakukan ritual caru. Walaupun mungkin belum optimal, setidaknya dalam pikiran harus ada perubahan perilaku, sebab pikiran itulah sumber segalanya (cogito ergo sum). Jika di dalam pikiran saja tidak ada, mana mungkin akan ada dalam realitas fisik.

Oleh sebab itu dalam setiap kegiatan ritual caru, seharusnya setiap tetes darah binatang kurban itu harus menjadi sarana untuk membuang pikiran-pikiran hewani dan kemudian menteralkannya ke dalam bumi yang tidak lain adalah manifestasi dari wujud fisik kasih sayang ibu. Tetesan darah bintang itu seharusnya dibarengi dengan tetesan air mata yang bersatu dengan spiritu nyomia. Hanya dengan cara berpikir dan bersikap seperti itu kualitas caru akan menggiring manusia kepada taraf yang mulia.

Agnihotra bersumber dari Veda, bahkan beberapa profesor Vedic menyatakan bahwa dalam Veda hanya ada ritual Agnihotra. Tetapi ritual Agnihotra yang bersumber dari Veda ini tidak populer dalam lingkungan umat Hindu Indonesia hingga beberapa tahun lalu. Nanti belakangan ini ketika berbagai pihak secara diam-diam mengeluhkan ritual Hindu yang jorjoran di Bali, maka beberapa penekun spiritual menghimpun diri dalam ikatan Bali Homa Yajna, sejak itu ritual Agnihotra mulai dikenal kembali di Bali. Tetapi, ritual Agnihotra yang bersumber dari Veda ini tidak luput dari kecurigaan para tokoh Hindu di Bali terutama tokoh ritualistik yang menganggap bahwa Agnihotra akan memiliki dampak negatif terhadap ritual Hindu di Bali. Terlepas dari suka atau tidak suka terhadap ritual Agnihotra, namun ritual Agnihotra semakin mendapat tempat di hati sebagian umat Hindu karena mereka menganggap ritual Agnihotra sangat praktis dan fungsional.

Agnihotra bukan hanya sebagai ritual belaka, belakangan ini melalui riset para ahli Agnihotra telah menjadi sarana mengobatan alternatif modern yang tidak ada taranya. Agnihotra telah diakui sebagai pengobatan universal bukan sebagai pengobatan Veda, pengobatan Ayurveda, atau Pengobatan Hindu. Belakangan ini diketahui bahwa Agnihotra bukan saja dapat menyebuhkan penyakit manusia saja, tetapi juga dapat menyembuhkan penyakit yang diderita binatang, penyakit yang diderita oleh tumbuhan atau tanaman. Bahkan penyakit yang diderita oleh alam semesta pun dapat disembuhkan.

Beliau mengakhiri pemaparannya dengan sebuah kesimpulan bahwa Carut Brata Penyepian adalah sesuatu yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Hal ini menjadi penting mengingat ritual ini mampu memunculkan kesadaran kemanusiaan manusia modern. Beliau khawatir karena di era Kaliyuga sifat manusia terdiri dari 75% binatang dan 25% dewata.

  1. SESI TANYA-JAWAB
  1. Termin I

Ketut Arnaya (PHDI Pusat):

  1. Apakah ada penelitian secara ilmiah bahwa caru memang dapat digunakan sebagai media pelestarian alam? (ditujukan kepada Narasumber 1)
  2. Apakah setiap binatang memiliki kategorisasinya tersendiri ketika mereka dijadikan media untuk proses pelestarian alam? (ditujukan kepada Narasumber 1)
  3. Apakah mungkin bagi umat Hindu di luar etnis Bali melaksanakn agni hotra sebagai pengganti upacara tawur kesanga? (ditujukan kepada Narasumber 2)

Jawaban:

1. Prof. Dr. Ir. Made Kartika D., Dipl.-Ing. : tiap-tiap binatang memang memiliki kategorisasinya tersendiri. Sebagai contoh bagaimana ayam yang digunakan dalam caru panca sata tidak bisa menggunakan sembarang ayam. Ayam harus terdiri dari lima warna dan tiap warna memiliki simbol yang berbeda-beda. Begitu pula ketika kita menggunakan bebek dalam caru panca sanak. Memang semua itu belum ada penelitian ilmiahnya namun semua itu based on practice di dalam sebuah praktek agama. Perlu diperhatikan bahwa ritual yang menggunakan hewan dilakukan dengan tata cara tertentu seperti halnya hewan yang akan dikurbankan harus dengan menggunakan mantra caru terlebih dahulu sehingga yang hewan yang mati diberikan ‘jiwa’ sehingga seolah-olah dia ‘hidup’. Permasalahannya tidak semua orang bisa dan mampu melakukan mantra caru tersebut. Setiap sarana ritual sudah memiliki fungsi dan simbol (makna) nya tersendiri, bahkan ada beberapa ritual yang memang harus menggunakan binatang sehingga ia tidak dapat diganti dengan jajanan atau hal yang lain.

Beliau pun setuju mengenai penggunaan ritual agni hotra sebagai alternatif bagi umat Hindu non Bali dalam menyambut perayaan hari raya nyepi. Berdasarkan pengalaman beliau di mana di rumah beliau terdapat api suci yang sejak dari tahun 1988 hingga sekarang api tersebut tidak padam. Memang semuanya kembali lagi pada sifat upacaranya yang harus dengan jelas mana upacara yang bisa cukup dengan doa dan mana upacara yang wajib menggunakan sarana dan saksi batara/dewata.

2. Dr. I Ketut Donder: ritual yang biasa dilakukan di Indonesia yang menggunakan animal sacrifice adalah ritual tantrik. Ritual ini di India sering dianggap sebagai ritual non vedic. Sementara di Indonesia menggunakan multi yakni sivaisme, vaisnawa dan tantrik sehingga terjadi perkawinan penggunaan sarana. Hal ini juga terjadi di West Bengal di mana penduduknya yang berjumlah 98 juta orang, 90% menjalankan upacara pemotongan kepala kambing saat durga puja. Namun pemenggalan tersebut harus benar-benar dilakukan tanpa menyebabkan kambing tersebut merasakan sekarat. Sehingga alat pemenggalnya harus benar-benar tajam dan dilakukan oleh pendeta terlatih yang dibantu dengan sarana-sarana lain untuk pemenggal kepala kambing tersebut.

Bahkan di kitab Manawa Dharmasastra terdapat sloka yang menjelaskan tentang penggunaan hewan dan tumbuhan sebagai kurban suci (yajna). Bahkan di sloka lain juga menjelaskan bahwa hewan dapat dikurbankan namun dengan cara yang benar. Meskipun teks ini berasal dari jaman kerta dan treta yuga namun nilai dan pemaknaannya masih digunakan hingga di jaman sekarang.

Sebenarnya kurban binatang adalah untuk common people yakni orang-orang biasa yang belum sampai pada tingkat spiritual tinggi sehingga binatang tersebut sebagai representasi atas pembunuhan sifat-sifat jahat (kebinatangan) yang ada pada dirinya sendiri. Sebagai bahwa ritual ini kerap ditentang oleh penggiat animal welfare yang merupakan gerakan pencinta binatang. Sehingga perlu kita jelaskan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang bersumber dari kitab suci dan yang kita lakukan semata-mata untuk keperluan ritual spiritual. Dan yang terpenting adalah ketika melaksanakan ritual tersebut pikiran kita sudah fokus ke sarananya sehingga bisa dipakai sebagai media meditasi. Kesimpulannya, baik agni hotra maupun caru sama-sama dapat dilakukan sebagai sebuah ritual dalam menyambut hari raya nyepi.

A.A Raka Mas (Dosen STAH DNJ):

  1. Jika dihubungkan secara ilmiah antara angka (1 dan 0) dengan sembahyang yang diawali dan diakhiri dengan tangan puyung (kosong), apakah dengan demikian sembahyang memang dapat sebagai media untuk menjadikan diri kita menyatu dengan Tuhan? (ditujukan kepada Narasumber 1)
  2. Apakah kehancuran di bumi ada pengaruhnya dengan cara berpikir manusia yang bersifat antroposentrisme? (ditujukan kepada Narasumber 2)

Jawaban:

  1. Narasumber 1: siklus kehidupan seperti seperti perputaran roda cakra yang semakin jauh dari titik sentralnya maka ia semakin kaya. Maka ketika seorang mengatakan aham brahma asmi sebenarnya orang tersebut sudah tidak lagi mengingingkan apa-apa dan merasa tidak punya apa-apa sehingga apa yang dipikirkannya hanyalah just zero. Kondisi inilah yang memungkinkan orang tersebut masuk atau berada dalam kondisi sunya sehingga muncul kesadaran i am the part of the One (Tuhan) dan pada kondisi inilah ia menyatu dengan Tuhan.
  2. Narasumber 2: sangat setuju dengan pendapat bahwa antroposentrisme sebagai ideologi yang menyebabkan kehancuran alam. Ideologi inilah yang menyebabkan manusia ini sebagai mikro kosmos justru ingin menguasai macro kosmos (alam), yang ada justru pengeksploitasian terhadap alam.

Wayan Tantra Awiyana (Mahasiswa STAH DNJ):

  1. Mengapa penjelasan antara agnihotra dan yajna bisa tidak balance? Di satu sisi agnihotra menggunakan api sementara yajna menggunakan hewan yang sebelum dijadikan caru maka ia harus dikorbankan. Apakah keduanya memberikan efek yang sama? (ditujukan kepada Narasumber 2)

Jawaban:

  1. Narasumber 2: jangan memisahkan agni hotra dan yajna. Agni hotra dan caru sama-sama yajna. Pengurbanan hewan sudah ada di teks Manawa Dharmasastra adalah semata-mata untuk yajna bukan untuk mengenyangkan perut.

Manfaat agni hotra terhadap kehidupan adalah ilmiah. Sebacgai contaoh Insiden tragis yang terjadi di suatu malam tanggal 3 Dessember 1984, saat gas MIC yang beracun mengalami kebocoran di pabrik Union Carbide di Bhopal. Ratusan orang meninggal dan ribuan lainnya harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, akan tetapi terdapat dua keluarga yang tinggal kira-kira 1 mil dari tempat kejadian yang tidak mengalami cedera apapun. Keluarga-keluarga ini melaksanakan Agnihotra secara teratur. Dalam keluarga ini tidak seorangpun meninggal, bahkan tidak ada satupun yang harus mendapatkan perawatan rumah sakit, meskipun mereka tinggal pada wilayah yang mengalami kerusakan paling parah akibat kebocoran gas beracun ini. Pengamatan ini menegaskan bahwa Agnihotra sudah terbukti menjadi antidote terhadap polusi.

Pabrik Union Carbide di Virginia Barat di Amerika Serikat mengetahui hal ini dan mereka menyumbangkan jutaan dolar untuk melakukan penelitian mengenai “efek Homa” ini di Universitas di Texas. Di Jerman penelitian juga tengah dilakukan. Pada tahun-tahun belakangan ini, terapi penyembuhan yang telah ada mulai mengenali peran psikologis dalam pencegahan dan penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena di atmosfir prana dan pikiran itu saling berhubungan, maka individu secara alami akan merasakan relaksasi, kedamaian, ketenangan pikiran, hilangnya kekhawatiran dan kegelisahan dalam atmisfir yajna. Struktur Atmosfir yang mengelilingi tempat dilaksanakannya yajna (Agnihotra) dan abu yang dihasilkan dalam kunda dipenuhi dengan gelombang energi dan juga suasana yang menenangkan dan menggembirakan. Inilah yang menyelematkan keluarga tersebut.

II. Termin II

I.G.N Arsana (Dosen STAH DNJ)

Memberikan saran (tidak perlu ditanggapi), diantaranya:

  1. Seminar di tahun yang akan datang diharapkan agar memilih tema yang sesuai dengan kondisi bangsa atau cita-cita pemerintah. Hal in penting dilakukan mengingat Agama Hindu memiliki ajaran Dharma Agama dan Dharma Negara.
  2. Seminar nasional hendaknya terdiri dari tiga orang narasumber.
  3. Panitia seminar hendaknya lebih teliti terhadap atribut (perlengkapan) seminar. Jangan sampai tempat yang dijadikan pelaksanaan seminar tidak terpasang foto presiden dan burung Garuda Indonesia serta menempatkan bendera merah putih di atas panggung.

I Nengah Suamba (PHDI Bekasi)

  1. Adakah penelitian ilmiah yang menjelaskan tentang kebenaran Dharma (Dharma selalu menang) (ditujukan kepada Narasumber 2)

Jawaban:

  1. Narasumber 1: menanggapi pertanyaan mengenai keilmiahan tentang kebenaran dharma beliau memberikan contoh air yang diberikan mantra. Air yang telah diberikan mantra akan memiliki ketahanan sebesar 0 sehingga air tersebut sudah menjadi tirta pengelukatan dan tidak lagi menjadi air biasa yang bisa menjadi penghantar listrik.
  2. Narasumber 2: selama ini umat mengetahui Satyam Eva Jayate yakni Kebenaran Selalu Benar. Sebenarnya mantra ini bermakna bahwa kebenaran pada ‘akhirnya’ akan menang. Sehingga sebelum menang maka kebenaran itu ‘babak belur’. Seperti halnya Sri Rama yang menang perang namun sebelumnya ‘babak belur’.

Wayan Sinta (Mahasiswa STAH DNJ)

  1. Jika semua orang menjadi vegetarian apakan yajna itu masih ada? (ditujukan kepada Narasumber 2)
  2. Mengingat pelaksanaan caru yang kerap menggunakan binatang apakah dengan demikian dengan sendirinya kita menentang ajaran Upanisad yang menekankan ahimsa (tidak membunuh hewan) (ditujukan kepada Narasumber 2)

Jawaban:

Narasumber 2: yajna tidak akan pernah hilang. Jangan langsung mendefinisikan yajna sebagai caru. Melayani dan menghormati orang tua juga merupakan yajna. Termasuk memberikan bantuan beasiswa juga merupakan yajna. Mengorbankan diri sendiri adalah yajna yang tertinggi. Oleh sebab itu patram, puspam, palam, toyam memiliki makna segala sesuatunya adalah sebuah self offering yang berasal dari diri kita sendiri yang mana semua itu landasannya adalah pikiran yang suci sebelum kita melakukan yajna. Bagi mereka yang belum sampai pada tingkatan spiritual yang tinggi maka gunakanlah sarana-sarana yang ada sembari belajar untuk memahami esensi dari pelaksanaan ritual itu sendiri.

  1. KESIMPULAN

Konsep pengendalian diri tidak terbatas pada momentum nyepi saja, namun menjadi landasan ajaran disiplin hidup sepanjang hayat. Seluruh jiwa, pikiran dan perasaan difokuskan pada totalitas perenungan dan pembangkitan kesadaran akan jati diri manusia, pada pembauran spirit untuk menjalani kehidupan sebagai makhluk individu dan sosial serta makhluk ciptaan Nya. Di dalamnya termasuk perenungan akan segala perilakunya selama setahun silam, seluruh karma baik dan buruk yang telah mengisi hidupnya, untuk dievaluasi sebagai landasan mengatur langkah ke depan.

Hari raya Nyepi di dalamnya terdapat rangkaian Catur Brata Penyepian memiliki esensi yang sangat luhur dan memiliki efek positif mutli fungsi. Efek positif dari Catur Brata Penyepian tidak saja terhadap manusia tetapi juga terhadap alam semesta. Efek positif dari perayaan Nyepi terhadap umat manusia khususnya umat Hindu, adalah bahwa melalui Catur Brata Penyepian, umat Hindu memiliki kesempatan untuk melatih diri untuk belajar mengendalikan panca indria. Pengendalian panca indria melalui pembatasan terhadap pemenuhan nafsu makan dan nafsu liar lainnya akan berdampak positif pada peningkatan spiritual.

Ritual Nyepi adalah jeda di sela rutinitas kehidupan yang membuat manusia semakin terjebak oleh tidak adanya waktu untuk merenungkan kembali nilai-nilai moral masyarakat dan agamanya. Akibatnya, manusia terjerumus dalam permisifisme yang berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran dan ajaran agamanya. Dengan kontemplasi ini, diharapkan pikiran bisa dijernihkan kembali, begitu pula jalan hidup dan kehidupan manusia, sehingga ia terhindar dari vibrasi-vibrasi kejahatan yang keluar dari pikiran buruk manusia.

  1. REKOMENDASI

Melalui Seminar Nasional yang bertajuk “Seminar Nasional sebagai Wahana Pembabaran Nilai Nyepi menuju Kesucian Diri dan Pelestarian Alam” yang telah berlangsung dari awal pemaparan para narasumber dan diskusi yang berkembang sampai akhirnnya dapat dituangkan beberapa Rekomendasi Seminar sebagai berikut :

1. Tugas terpenting bagi seluruh umat manusia di zaman Kaliyuga adalah membangun kemanusiaan yang menempatkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri setiap insan.

2. Nilai-nilai Hari Raya Nyepi-Catur Brata Penyepian yang telah secara langsung dipraktekkan oleh umat Hindu seyogyanya disosialisasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas bahkan ke keseluruhan umat manusia sebagai komponen negara dan dunia.

3. Ajaran Trihita Karana, Tatwam Asi, Karma Phala, Tri Kaya Parisudha dan Ajaran Universal Hindu lainnya sebagai implementasi nilai Hari Raya Nyepi menuju kesucian diri dan alam semesta diupayakan menjadi terlaksana dalam lingkungan lebih luas tidak hanya di Bali tetapi secara nasional-internasional dengan mempraktekkan Nyepi Dunia (World Silent Day) dalam rangka menanggulangi kekhawatiran akibat adanya isu pemanasan global , menuju tercapainya kesejahteraan semua makhluk.

4. Setiap mahluk dan benda di dunia ini memiliki kekuatan (power) yang bersumber dari matahari (Sang Hyang Surya) sehingga perlakukanlah secara arif bijaksana sehingga terjadi harmonisasi dan keseimbangan yang membawa kesejahteraan semua mahluk. Hal tersebut dilandasi oleh Aham Brahman Asmi (Saya adalah Brahman) dan Sarwam Kalwidam Brahman (Semua adalah Brahman).

5. Agama hendaknya selalu mewajibkan umatnya menjaga kelestarian alam semesta .

6. Hendaknya upacara Bhuta Yadnya/Caru  dilaksanakan sebagai media umat manusia untuk menjalin interaksi dengan alam baik alam semesta/bhuana agung dan bhuana alit (cosmos dan cosmis) sebagai perwujudan interaksi kepada sang pencipta, sehingga tercipta keharmonisan secara universal

7. Dharsana adalah ajaran yang mengkaji tentang Manusia, Alam dan Tuhan tidak hanya berdasarkan dugaan belaka dari para cendekiawan akan tetapi lebih bersifat spiritual dimana jiwa, jagat, dan brahman keberadaannya dan kebenarnnya hanya dapat dibuktikan dengan menjalani dan mengalami sendiri (secara spiritual).

8. Rangkaian Hari Raya nyepi dengan melaksanakan Tawur Kesanga yang berarti penyucian terhadap alam semesta, Catur Brata Penyepian yang berarti penyucian terhadap alam cosmis dan selanjutnya melaksanakan ngembak geni yang artinya mewujudkan cinta kasih kepada sesama, hal tersebut dapat disimpulkan apabila kesucian alam semesta terjaga, kesucian terhadap alam cosmis juga terjaga maka akhirnya akan terwujud cinta kasih yang merupakan benih-benih perdamaian dunia bagi semua makhluk.

9. Tiga ciri suksesnya pengamalan ajaran agama yaitu : 1) Peningkatan kualitas hidup secara, 2) Dinamika Kehidupan Sosial yang semakin Harmonis dan Sinergis, 3) Tidak adanya perilaku manusia mengeksploitasi keseimbangan alam lingkungan yang melanggar hukum rta (hukum alam)

STAH DN Jakarta

PENANDATANGAN PRASASTI TANDAI PERESMIAN GEDUNG BARU STAH DHARMA NUSANTARA JAKARTA

March 09, 2015 By: admin Category: Berita/News

Oleh :

I Gusti Made Arya S.W

dsc_0337

KETUA STAH DN JAKARTA DAN KETUA YAYASAN DHARMA NUSANTARA DALAM PENANDATANGAN PRASASTI PERESMIAN GEDUNG STAH DN JAKARTA

Minggu, 1 Maret 2015 merupakan hari yang sakral sekaligus bersejarah bagi Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta (STAH DNJ) di mana kampus barunya yang berlokasi di Jl. Jatiwaringin Raya No. 24 Jatiwaringin Junction Kav. No 8 Jakarta Timur diresmikan secara formal oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Disaksikan oleh seluruh sivitas akademika dan para undangan, peresmian yang diawali dengan pemotongan pita tersebut disahkan lewat penandatanganan prasasti yang dilakukan secara bersama-sama oleh Dirjen Bimas Hindu, Ketua STAH Dharma Nusantara Jakarta dan Ketua Yayasan Dharma Nusantara.

Selain sebagai bentuk legitimasi negara akan kehadiran STAH Dharma Nusantara Jakarta di ibukota, penandatanganan prasasti tersebut juga dijadikan sebagai simbol dalam menjelaskan kepada seluruh umat bahwa realisasi gedung kampus STAH DNJ yang baru tersebut adalah kesepakatan tiga pihak yakni antara Ditjen Bimas Hindu, Yayasan Dharma Nusantara dan STAH DNJ itu sendiri. Peresmian ini pun sebagai tanda bahwa STAH DNJ telah melaksanakan komitmennya dalam merealisasikan bantuan dan mampu menyelesaikannya sesuai tenggat waktu, kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sambutannya Ketua STAH DNJ Prof. Dr. Ir. I Made Kartika Dhiputra, Dipl.-Ing menegaskan bahwa gedung tersebut adalah “murni” milik STAH DNJ (bukan milik pribadi per orangan). Jelasnya status kepemilikian gedung ini menjadikan pimpinan saat ini (dan yang akan datang) tidak lagi memiliki beban, dan di kemudian hari tidak akan mejadi “rebutan” yang tidak jelas. Meskipun kelak STAH DNJ telah dinegerikan maka gedung tersebut akan menjadi milik negara karena dibangun lewat bantuan (dana) dari negara. Hak penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada STAH DNJ, beliau berharap agar para sivitas tidak berpikir hanya sekedar punya tetapi juga harus dioptimalkan.

Penandatanganan Prasasti Oleh Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama RI

Penandatanganan Prasasti Oleh Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama RI

Semangat yang sama juga disampaikan oleh Ketua Yayasan Dharma Nusantara Ir. I.G.K Suena yang menghimbau kepada sivitas akademika agar pemanfaatan gedung kampus yang baru harus dimaksimalkan lewat berbagai aktifitas ekstra kampus yang mampu menopang skill mahasiswa dalam mempersiapkan masa depannya. Bahkan STAH DNJ dihimbau untuk menjamah hal-hal yang berada di luar bidang agama seperti pertanian, perkebunan dan segala hal yang bermanfaat bagi kemandirian ekonomi para lulusan sehingga mereka tidak hanya berorientasi hanya untuk menjadi PNS.

Ditjen Bimas Hindu Bapak Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., Ph,D dalam sambutannya menegaskan bahwa gedung yang ada saat ini belum cukup untuk memenuhi standar dalam berbagai aktivitas akademik STAH DNJ itu sendiri. Sementara semakin hari perguruan tinggi dituntut untuk bisa meningkatkan kualitasnya agar ia mampu bersaing sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kualitas yang dimaksud adalah bagaimana STAH DNJ bisa meningkatkan akses dan relevansi terhadap kebutuhan saat ini. Maka dari itu diperlukan bangunan yang lebih luas lagi agar standar kampus sarana-prasarana suatu Perguruan Tinggi itu segera terpenuhi. Atas dasar itulah Dirjen Bimas Hindu bernjanji akan berjuang untuk bisa mendapatkan anggaran yang dapat diberikan untuk pengembangan STAH DNJ ke depan.

Dengan dimilikinya gedung ini STAH DNJ bisa merancang segalanya dan memproyeksikan dirinya agar sesuai dengan visi misi mereka. STAH DNJ harus mampu mencetak lulusan yang bisa mengisi dunia modern saat ini yang sarat akan kehampaan spiritual. Dengan demikian para lulusan harus bisa mengemas nilai-nilai agama agar bisa dikontekstualisasikan dan terintegrasi dengan berbagai hal seperti seni, tradisi, dan ekonomi sehingga agama mampu menjadi teologi sosial.

FOTO BERSAMA UNDANGAN

FOTO BERSAMA UNDANGAN

Peresmian ini juga turut dihadiri oleh Mayor Jendral Polisi (Purn). Putera Astaman selaku tokoh umat yang dalam kesempatan itu mendampingi Dirjen Bimas Hindu dan para undangan untuk berkunjung ke tiap-tiap kelas sembari menutup peresmian ini dengan ritual pemotongan tumpeng sebagai wujud angayu bagia atas selesainya pembangunan kampus baru STAH DNJ.

OTONOMI DAERAH DAN MARGINALISASI SISTEM PENDIDIKAN AGAMA HINDU DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT

March 05, 2015 By: admin Category: Penelitian

I Ketut Cameng Mustika *

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy system has resulted in changes in government bureaucratic system, one of which is the change in educational system. Under regional autonomy system, regional government has authority in education sector, particularly formal education, such as related with the use of education curriculum, allocation of education personnel into formal educational institution,  as well as regulatory in various  aspects. This research studies three issues namely (1) policy made by Mataram City Government in the education sector after the implementation of regional autonomy system, (2) the pattern of educational marginalization of Hindu students after the implementation of regional autonomy system in Mataram City, and (3) strategy taken by the authority as resistances to the educational marginalization of Hindu students after the implementation of regional autonomy system in Mataram City. The result of this research shows that, firstly, although the performance of education system has been based on laws and regulations, some policies tend to trigger marginalization of education specially related with Hindu subjects which is unfavorable for Hindu students. Secondly, in such marginalization process, Hindu students do not get their right as mandated  in the applicable laws and regulations. Educational marginalization of Hindu students takes place in various aspects, among others, distribution of Hindu teachers that is not in line with mandate of the law, unstandardized performance of curriculum for Hindu students, reduction of learning hours in which learning hours in practice is less than the hours that has been determined, as well as  supporting means and infrastructure for Hindu learning process that do not meet the expected condition particularly related with extracurricular activities. Strategy of resistance against marginalization of Hindu students after the implementation of regional autonomy system is carried out subtly. First, enhancement of informal education system for youth generation within family environment. Second, empowerment of informal Hinduism-based education system namely by establishing pasraman and sunday school to improve understanding of Hinduism and ancestral culture that is still relevant to the current development. Third, construction of community-based education that is by involving participation of Hindu community in the Hindu educationt for Hindu students. Fourth, enhancement of religious value among youth generation from early age until they get into basic and secondary education level.

Keywords : regional autonomy, educational marginalization, Hindu student

Pendahuluan

Pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang otonomi daerah terjadi reformasi yang besar dalam sistem birokrasi pemerintahan. Fenomena tersebut diindikasikan oleh terjadinya perubahan di dalam sistem birokrasi pemerintahan yang semula menggunakan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju kepada pemerintahan yang bersifat desentralistik.  Dalam sejumlah kasus adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan formal seperti menyangkut penggunaan kurikulum pendidikan, pendistribusian tenaga kependidikan pada lembaga-lembaga pendidikan formal, serta pengaturan dalam aspek-aspek yang lainnya. Hal tersebut acapkali menimbulkan suatu kesenjangan, khususnya pada daerah-daerah yang tingkat pluralismenya tinggi, seperti pluralisme dalam suku bangsa, agama, bahasa, dan yang lainnya. Kesenjangan tersebut umumnya terjadi di dalam menentukan kurikulum dan pendistribusian tenaga kependidikan institusi-institusi kependidikan yang para siswanya relatif majemuk.

Fenomena tersebut di atas seperti yang terjadi di dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah istitusi pendidikan pada bidang pendidikan dasar dan menengah mengalami kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut terjadi pada sejumlah aspek seperti diuraikan berikut ini. Pertama, adanya kesenjangan di dalam sistem kurikulum yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan formal.  Fenomena tersebut diindikasikan oleh sejumlah sekolah yang memiliki siswa Hindu yang bersuku bangsa Bali relatif banyak dalam sistem kurikulumnya acapkali proses pembelajaran agama Hindu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian juga halnya dengan mata pelajaran Bahasa Bali mereka tidak mendapatkan pelajaran tersebut tetapi justru digantikan dengan pelajaran Bahasa Sasak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa para siswa Hindu yang bersuku bangsa Bali seyogyanya mendapatkan pendidikan agama Hindu seperti yang juga didapatkan oleh para siswa yang beragama Islam mendapatkan pelajaran agama Islam. Demikian juga dalam rangka untuk melestarikan keberadaan bahasa Bali para siswa yang bersuku bangsa Bali idealnya diberikan mata pelajaran Bahasa Bali seperti halnya para siswa suku Sasak mendapatkan mata pelajaran Bahasa Sasak.

Read the rest of this entry →

INTELLIGENCE BASED LEADERSHIP – ENTREPRENEURSHIP CHALLENGES IN THE ERA OF LIMIT

November 10, 2014 By: admin Category: Kewirausahaan

Oleh:

Dr. I Putu Gede Ary Suta*

Terjadinya krisis global yang menimpa hampir seluruh belahan dunia ini telah menempatkan isu entrepreneurship yang didukung oleh sikap kepemimpinan menjadi semakin sentral. Entrepreneur adalah pemimpin yang berani untuk mengambil keputusan, walaupun tidak selamanya harus selalu benar. Di samping itu penemuan-penemuan baru di bidang brain science telah menjadikan isu kecerdasan (intelligence) menjadi perhatian mengingat banyaknya perubahan yang terjadi yang selama ini diyakini oleh mainstream neuroscientists.

Brain Power atau Intelligence merupakan determinant factor untuk meraih kesuksesan dalam kepemimpinan (leadership performance). Setiap pembicaraan yang menyangkut brain atau mind tidak pernah lepas dari pembahasan tentang intelligence. Faktor intelligence inilah yang secara mendasar membedakan manusia dari makhluk Tuhan lainnya. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: mengapa intelligence factor ini demikian pentingnya sehingga menjadi topik bahasan tidak hanya bagi neuroscientists dan psychologists, tetapi juga bagi para ahli dari disiplin ilmu lainnya termasuk ahli manajemen dan leadership.

Intelligence merupakan kapabilitas mental, emotional, dan spiritual yang melibatkan kemampuan manusia untuk berfikir, membuat rencana, berimajinasi, memecahkan masalah, mengerti dan memahami ide-ide yang bersifat kompleks serta mampu mentransformasikan pengalaman menjadi pengetahuan. Oleh karenanya masalah intelligence ini menjadi sangat relevan baik bagi pemimpin maupun para pengikutnya.

Pada dasarnya fungsi utama seorang leader adalah mendesain masa depan bangsa atau organisasi yang dipimpinnya dan leader yang bersangkutan dituntut untuk berani dan mampu menghadapi perubahan (deal with change). Karena pentingnya fungsi yang diembannya, maka greatness memerlukan great leader dan great leader memerlukan great leadership.

Brain power (executive intelligence) akan menentukan kualitas kepemimpinan seorang leader dalam membangun visinya dan membuat atau memilih strategi yang tepat guna mencapai tujuan organisasi. A great leader tidak akan pernah berhenti belajar dan belajar. Dengan pembelajaran ini seorang great leader akan mampu untuk: 1) mentransformasi pengalaman yang dimiliki menjadi knowledge, 2) menyederhanakan persoalan yang dihadapi, 3) secara skillful menggunakan informasi atau pengalaman yang ada untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

Berdasarkan pemikiran ini, seorang great leader harus memberikan perhatian lebih serius terhadap brain power (intelligence) karena dampaknya yang dapat ditimbulkan terhadap fungsi-fungsi kepemimpinan. Neuroplasticity mengandung arti juga bahwa otak akan mengalami perubahan secara berkelanjutan (the brain continously changes itself).

WHAT IS AN ENTREPRENEUR?

Seorang entrepreneur adalah orang yang melihat kesempatan dan memulai bisnisnya sendiri, memberdayakan kreativitas, kemampuan, pengetahuan, sumber daya dan usaha sendiri. Mereka biasanya mengoperasikan sendiri pada awal berdirinya perusahaan dan mempekerjakan orang lain di saat bisnis bertumbuh. Ada banyak karakteristik entrepreneur sukses yang disimpulkan oleh para akademisi di seluruh dunia, antara lain memiliki 1) Passion for business, ia harus mencintai bisnis yang dirintisnya; 2) Great Self-confidence, Seorang entrepreneur percaya bahwa dirinya akan sukses; 3) Perseverance with a “Never Say Die” Attitude, dalam perjalanan bisnisnya, entrepreneur harus memiliki mental baja untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan ketekunan untuk memecahkannya; 4) Great Curiosity, Rasa keingintahuan yang besar menjembatani entrepreneur untuk dapat bereaksi secara cepat terhadap setiap kesempatan yang muncul guna menunjang kesuksesan bisnisnya; 5) Ability to Focus on Goals and a Single-minded Mindset, seorang entrepreneur memiliki pemikiran tunggal dan sangat berorientasi pada tujuannya. Entrepreneur yang sukses selalu memulai dengan tujuan yang sangat jelas dalam pikirannya dan kemudian bekerja untuk mencapai tujuan tersebut; 6) People-oriented, Entrepreneur mempunyai kemampuan untuk bergaul dengan orang lain dari semua tingkatan yang ada di masyarakat; 7) Innovative and Creative, Entrepreneur yang kreatif memiliki probabilitas untuk meraih kesuksesan yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang tidak kreatif.

Entrepreneur adalah seorang leader yang mengambil keputusan walaupun tidak harus setiap keputusan yang diambil selalu tepat. Jika tidak ingin mendapat kritikan, maka seseorang tidak melakukan apapun dan tidak akan mencapai tujuan satupun. Jika menemui kegagalan, setidaknya ia menyadari bahwa itu adalah hasil keputusannya sendiri dan bukan milik orang lain yang sebenarnya telah ia ragukan pada awalnya. Leader yang efektif mengetahui bahwa mereka mendapatkan usaha terbaik dari orang-orang yang bekerja bersamanya, dengan menolong mereka melakukan yang terbaik, dan dengan menunjukkan kepada mereka tentang bagaimana untuk lebih produktif.

BRAIN AND ITS FUNCTIONS

Secara umum dapat dikatakan bahwa brain merupakan anatomi dan bagian dari tubuh manusia, sedangkan mind merupakan fungsi dari brain itu sendiri. Fungsi brain dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) mengatur proses berpikir atau pikiran (thought), memory, judgment, identitas personal dan aspek lainnya dari mind; 2) tempat bersemayamnya harapan dan cita-cita (hope) mimpi (dream), dan imajinasi; 3) merupakan pusat pembelajaran (center of learning).

Masyarakat luas telah mengetahui bahwa rational intelligence (Intelligent Quotient/ IQ) merupakan pengukuran tingkat kecerdasan manusia secara umum yang dimulai pada awal abad ke-20. Pengukuran dengan IQ dimaksudkan untuk mengukur kecerdasan (intelligence) melalui serangkaian tes yang mencakup kemampuan spatial, numerical, dan linguistic abilities. Selanjutnya IQ test digunakan pada sistem pendidikan dan bisnis untuk melihat kemampuan (kecerdasan) yang berkaitan dengan rational, logical, linear intelligence, untuk memecahkan problem-problem tertentu dari strategic thinking.

Banyak di antara kita belum berhasil memahami atau menempatkan secara tepat posisi intelligence dalam kaitannya dengan talent, genius, competence, maupun wisdom. Berdasarkan definisi intelligence yang disebutkan di atas, penulis mencoba untuk membuat framework hubungan antara intelligence dengan talent, genius, competence, dan wisdom tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

gbr11

Gambar 1. Intelligent-Competence-Wisdom Framework

Critical thinking dipercaya sebagai mental ability untuk terciptanya kesuksesan di bidang bisnis, karena meliputi kemampuan untuk probing, proving, asking the right question dan mengantisipasi permasalahan. Semua hal tersebut merupakan aspek besar dari leadership.

Kualitas kepemimpinan maksimal yang hendak dicapai (greatness) membutuhkan keberadaan great leader. Great leader membutuhkan level kecerdasan excecutive (excecutive intelligent). Dan great leader pada akhirnya memerlukan great leadership. Lahirnya great leader umumnya melalui proses yang panjang karena tidak hanya melibatkan satu jenis kecerdasan. Dalam lingkungan yang sangat kompleks, penguasaan berbagai jenis intelligence,rasional, emotional dan spiritual, mutlak dimiliki oleh seorang great leader.

Mengingat great leadership merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan great leader, maka untuk mencapai itu, pendekatan yang dapat digunakan adalah intelligence based leadership.

Era of Limit

Era of limit ini merupakan aspek kepemimpinan yang penting namun kurang memperoleh perhatian yang seharusnya. Era of Limit menjadi semakin penting bukan karena ditujukan pada perseorangan, namun era tersebut memberikan informasi atau fakta sejarah, budaya, dan arena yang memungkinkan pemimpin untuk bertindak. Era of Limit ini berbeda dengan generasi yang berubah setiap periode tertentu. Namun era dimaksud ditandai oleh peristiwa penting (defining events) yang mungkin terjadi setiap kurang lebih dua puluh tahun. Sebagai contoh era dimana kita dibesarkan hingga menjelang dewasa tetap merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kehidupan kita.

Fungsi utama seorang pemimpin adalah mendesain masa depan dari masyarakat (organisasi) yang dipimpinnya, yang memerlukan kemampuan dan seni tersendiri serta strategi yang tepat. Selama melibatkan masa depan, berarti peranan kemampuan dan intelligence menjadi sangat menonjol terutama pemanfaatan right hemishpere (otak kanan) karena melibatkan imajinasi dan kreativitas pemimpin tersebut. Disamping itu perlu diingat bahwa executive intelligence, sebagaimana diuraikan pada bagian leadership challenge, merupakan elemen yang penting dalam proses ini.

Fungsi kedua berhubungan dengan bagaimana menyikapi perubahan yang terjadi, melalui penetapan paradigma baru, dan berani mengambil keputusan serta bersedia untuk menanggung risiko terhadap kemungkinan yang terjadi. Perubahan dapat bersumber dari dalam organisasi atau dipaksakan oleh lingkungan yang selalu berubah. Untuk menyikapi perubahan yang terjadi perlu dikembangkan leadership competencies (Bennis, G. W. & Thomas, J. R., 2007), yang terdiri dari :

· Adaptive capacity, kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan melalui kerja keras, pembelajaran, first class noticer) dan kreativitas.

· Share of meaning, memahami perasaan pihak lain melalui empathy, dan

· Voice, kemampuan untuk menetapkan tujuan, self awareness, self confidence dan emotional intelligence

· Integrity, memiliki keseimbangan ambisi, kompeten, dan moral compass.

Leadership performance akan selalu dikaitkan dengan kedua fungsi penting kepemimpinan di atas, selain fungsi manajemen lainnya yang sudah seharusnya dikuasai oleh pemimpin agar kinerjanya menjadi maksimal, termasuk membangun distinctive competence dan resources atau sumber daya dalam penciptaan nilai (value creation) sehingga akan tercipta competitive advantages secara berkesinambungan.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, beberapa kesimpulan penting dapat diambil: Pertama, entrepreneur yang sukses didukung oleh sikap kepemimpinan yang didasari oleh intelligence. Bahwa peranan intelligence menjadi semakin penting setelah adanya pemahaman yang lebih luas terhadap fungsi-fungsi brain & mind. Kedua, akar dari kecerdasan adalah critical thinking dan intelligence merupakan akar dari talenta atau competencies. Selanjutnya competence akan melahirkan pendewasaan yang merupakan penyubur kelahiran wisdom. Wisdom akan merupakan the prime seater dari kebahagiaan. Ketiga, Kualitas kepemimpinan maksimal yang hendak dicapai (greatness) membutuhkan keberadaan great leader. Keempat, Setiap pemimpin yang sukses sudah sewajarnya mengetahui dan memahami tanda-tanda perubahan era (era of limit). Perubahan era ini mengakibatkan karakter kepemimpinan yang diperlukan juga berubah mengingat challenge yang dihadapi juga berbeda. Perbedaan tersebut meliputi antara lain pandangan hidup, aspirasi, live balance, dan tantangan lainnya. Perbedaan antar era memunculkan isu-isu kepemimpinan yang penting, antara lain: sejalan dengan keterbatasan usia manusia (limit of human presence), kapankah seorang pemimpin harus turun; kondisi apa yang menjadi faktor untuk dipertimbangkan (new era is waiting); sudahkah pemimpin menyiapkan pengganti (successor); dan siapkah secara mental sebagai pemimpin untuk dikalahkan oleh pemimpin lainnya (leadership transition). Kelima, Implikasi yang timbul adalah diperlukannya intelligence based leadership yang memanfaatkan secara maksimal potensi otak atau mind untuk menjawab tantangan yang ada dan mencapai kinerja kepemimpinan yang maksimal, melalui learning (study, observation, dan experience), mentoring dan pengembangan rational, emotional dan spiritual intelligence secara terus menerus disamping executive intelligence yang mutlak harus dimiliki setiap pemimpin yang sukses.


* Founder and Chairman of The Ary Suta Center, Member Board of Trustee and Lecturer University of Udayana, Chairman of PT. Kiran Resources Indonesia, Lecturer Graduate Scholl of Management University of Indonesia, Former Chairman of The Indonesia Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) and Former Chairman of Indonesia Banking Restructuring Agency (IBRA).